Luhut: Semua Menteri Bisa Bicara, Tapi Telepon Saya Dulu

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, berencana mengetatkan hubungan antarlembaga negara yang berada di bawah koordinasinya. Luhut tidak ingin lagi ada kesalahan persepsi baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat.

Usai acara serah terima jabatan dengan Menko Polhukam terdahulu, Tedjo Edhy Purdijatno, Luhut berkata setiap menteri di bawah koordinasinya berhak dan bebas mengeluarkan pernyataan kepada publik.

Meski tak memberikan batasan-batasan, Luhut berkata, menteri yang ingin berbicara di depan umum sebaiknya melapor kepadanya terlebih dulu. (Baca juga: Thomas Lembong, Lulusan Arsitektur Harvard Pilihan Jokowi)

"Semua bisa ngomong, tapi paling nggak telepon saya dulu, bilang aku mau ngomong gini. (Nanti saya akan katakan) oke lanjut, tancap," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13/8).

Pilihan Redaksi Kembali Polemik, NasDem Nilai Jokowi Perlu Staf Kepresidenan Usai Reshuffle, Politikus PDIP Minta Jokowi Tiru Brasil Rangkap Jabatan Luhut Bisa Munculkan Persoalan Andi Widjajanto Ditawari Tiga Jabatan: Tidak, Saya Izin Libur

Pada pidato pertamanya sebagai Menko Polhukam, Luhut menekankan pentingnya ketenangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia pun menitikberatkan kesamaan persepsi dan tujuan dari setiap menteri dan petinggi negara yang ada di bawah koordinasinya.

"Kalau belum jelas, eloknya tidak terus berbicara. Bicarakan dulu (secara internal) sehingga data lebih lengkap dan tidak akan ada kesimpangsiuran," ucapnya. (Baca juga: Dibimbing Menko Baru, Menkeu Pede Perbaiki Ekonomi RI)

Luhut menuturkan, sebagai Menko Polhukam ia akan fokus pada perbaikan ekonomi. Meski kewenangannya tidak beririsan dengan bidang tersebut, ia akan mengefektifkan koordinasi antara kementerian di sektor politik, hukum dan keamanan dengan kementerian di sektor ekonomi.

Dalam waktu dekat, ia akan meminta Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanyto untuk memerintahkan prajurit mereka turun ke pasar-pasar.

"Tindak lanjut dari perintah presiden, kami akan koordinasikan secara ketat data akurat tentang berapa kebutuhan beras atau daging secara nasional," tuturnya. (Baca juga: Andrinof: Jokowi Bilang Kita Teman, Jangan Putus Hubungan)

Data-data yang terkumpul itu nantinya akan menjadi bahan pertimbangan ekspor atau impor pemerintah. (pit)