DPR: Evaluasi Komisi Ad Hoc Secara Menyeluruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menyatakan kini sudah waktunya bagi pemerintah melakukan evaluasi kinerja komisi-komisi bersifat ad hoc, alias lembaga yang dibentuk hanya untuk sementara saja.

Elite Partai Keadilan Sejahtera itu menganggap penilaian perlu dilakukan agar rakyat juga bisa mengukur kinerja peran, dan fungsi komisi atau lembaga yang sifatnya ad hoc.

Pilihan Redaksi Soal Suap Hakim Gugatan Bansos, KPK Geledah Tiga Kantor Dinas Satu Dekade MoU Helsinki, Penyelesaian Kasus HAM Aceh Macet Megawati: Bu Mega Tak Setuju KPK Itu Pikir Pendek

"Evaluasi saja secara menyeluruh. Kalau dianggap sudah tidak diperlukan, tinggalkan saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Penilaian kinerja itu dilakukan, kata Fahri, sekaligus mengukur seberapa besar peranan komisi ad hoc dalam melaksanakan tugasnya.

Hal itu dianggap penting lantaran eksistensi komisi ad hoc turut menyedot anggaran negara demi mempertahankan keberadaannya. "Itulah saya kira yang harus dievaluasi total," kata dia.

Fahri mencatat sedikitnya ada sekitar 126 komisi yang didirikan dengan tujuan sementara, namun hingga kini masih berdiri dan menjalankan peranannya. Dalam hal ini, Fahri memastikan kesiapan DPR untuk turut terlibat bersama pemerintah dalam melakukan penilaian.

"Itu yang harus dievaluasi satu-persatu oleh presiden. Tentunya nanti kita bisa ikut membantu," ujarnya (hel)