Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Roem Kono menyatakan hingga kini Tim Implementasi Birokrasi DPR belum memiliki rancangan anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek penataan kawasan parlemen.
Roem menegaskan proyek yang rencananya dilakukan dalam tujuh tahap itu masih dalam proses perencanaan yang dikaji oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Dalam hal ini, Setjen DPR masih menunggu hasil pemenang sayembara yang bakal ditunjuk sebagai perancang proyek. Dari situ kisaran anggaran baru bisa ditentukan.
Setelah Setjen mengantongi kisaran anggaran yang dibutuhkan, kata Roem, mereka akan berembuk dengan BURT. Dari situ, putusan bakal diketok sebelum kemudian diajukan ke Badan Anggaran DPR.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi sampai sekarang belum. Mungkin masa sidang ini bisa (diketok)," ujar Roem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8).
Roem mengatakan kapasitas BURT dalam proyek tersebut hanya mengurusi kebijakan seputar anggaran, pengawasan, serta dasar-dasar strategis ke depan. Semua hal yang berkaitan dengan tugas BURT bakal dikemukakan oleh Roem dalam Sidang Paripurna berkaitan masalah kebijakan strategis.
Sementara itu, kata Roem, urusan implementasi proyek telah menjadi ranah kesetjenan. Domain kesetjenan dalam hal ini mengurusi seputar masalah pembangunan dan kegiatan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
Politisi Partai Golkar yang baru terpilih sebagai Ketua MKGR itu menyatakan bahwa penataan kawasan kompleks parlemen itu nantinya akan menjadi proyek multiyears. Sehingga penggarapan proyek tidak hanya dilaksanakan dalam satu tahun sekaligus.
"Pembangunanannya tidak harus tahun ini semua, (atau) 2016. Kami punya rencana strategis sampai 2019. Minimal 2018," ujar Roem.
Sekiranya proyek itu disetujui maka ajan menjadi beban APBN 2016, Roem memastikan pelaksanaan proyek bakal menyesuaikan dengan kucuran dana yang diberikan, bukan sebaliknya.
"Kalau kita dapat Rp 100-200 miliar, ya itu saja yang kita gunakan untuk pembangunan. Kalau pemerintah cuma kasih Rp 50 miliar, ya itu yang akan kami gunakan," kata Roem.
Sayembara Pembangunan GedungDPR RI pun membuka sayamebara untuk desain pembangunan gedung baru. Sayembara telah diadakan meski anggaran pembangunannya belum dibahas. Sayembara sudah disebarkan sejak 10 Agustus 2015 lalu.
Namun, hingga kini pihak Sekretariat Jenderal DPR RI belum menerima satupun pendaftaran yang masuk. Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan terakhir dia melakukan cek dan ricek, belum ada data mutakhir yang akan mengikuti sayamebara.
"Setahu saya belum ada yang masuk, nanti saya cek," kata Winantuningtyas kepada CNN Indonesia, Rabu (19/8).
Sayembara tersebut akan memilih tiga pemenang terbaik. Penentuan tiga orang tersebut pun akan DPR tentukan setelah bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Terkait dengan anggaran pembangunan tersebut, hingga kini belum ada satupun yang mau angkat bicara terkait informasi tersebut.
Pihak Sekjen DPR hanya memberitahu bahwa tiga orang yang akan dipilih untuk jadi pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai.
Anggaran uang hadiah tersebut, sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Anggaran untuk pemenang adalah Rp 300 juta, Rp 120 juta, dan Rp 80 juta. APBNP 2015 digunakan untuk sayembara," katanya.
(pit)