Komentari Sektor Lain, Rizal Ramli Dinilai Lewati Kewenangan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pernyataan-pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang bereaksi soal rencana pemesanan pesawat Airbus A 350 XWB untuk Garuda Indonesia, dan tanggapan tentang proyek listrik 35 ribu megawatt dinilai sebagai bentuk komunikasi buruk yang terjadi di dalam kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Dodi Ambardi menyebut, sebagai seorang menteri seharusnya Rizal dapat membatasi diri untuk memberikan pendapat. Reaksi Rizal tentang rencana pembelian pesawat ataupun proyek listrik, dianggap tidak pantas diucapkan.

"Dalam situasi normal, harusnya bisa membatasi diri dalam kewenangan. Artinya, sebagai menteri kemaritiman, tidak perlu bicara tentang BUMN," ujar Dodi kepada CNN Indonesia, Rabu (19/8).

Menurut Dodi, sebagai menteri, Rizal harusnya mampu menunjukan memiliki suara yang sama dengan presiden ataupun wakil presiden. "Suara pemerintah itu mestinya satu. Kalaupun berdebat itu di dalam, bukan di luar. Situasi yang menunjukan perbedaan seperti ini jangan-jangan dilakukan bukan untuk kepentingan presiden," kata Dodi.

Pilihan Redaksi Dikritik Wantimpres, Rizal Ramli: Gitu Aja Ribet Disindir Wapres, Rizal Ramli 'Tantang' Diskusi Terbuka Ahok Pastikan Penuhi Undangan Menko Kemaritiman Rizal Ramli Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Mengkhawatirkan, Pasar Was-Was

Kejadian menteri yang melakukan perdebatan publik dengan keputusan presiden atau wakil presiden, dikatakan Dody, dapat terjadi karena dua hal.

Penyebab pertama adalah karena manajemen pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Kedua, ada sikap struggle for power seperti keinginan menjangkau publik untuk mendapatkan kekuasaan.

"Permainan politik itu bisa terjadi di luar ataupun di dalam kabinet," ujar Dodi. "Tabrakan (beda pendapat) di dalam ya boleh saja. Tapi itu pun kalau belum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan seharusnya sependapat, mestinya suara ya satu."

Reaksi Rizal soal ketidaksetujuan dia dengan rencana pembelian pesawat Airbus A 350 XWB oleh Garuda Indoensia menjadi kontroversi setelah dia menyatakan bakal mengusulkan pembatalan kesepakatan tersebut. Begitupun dengan tanggapan atas proyek pembangkit listrik 35ribu megawatt yang digadang Presiden Jokowi.

Rizal menilai program listrik terlalu ambisius. Apalagi masih ada pekerjaan rumah pembangunan proyek pembangkit listrik ribuan megawatt dari era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sempat mengatakan akan tetap akan melaksanakan proyek tersebut sesuai dengan rencana awal pemerintah.

Menurut Waki Presiden Jusuf Kalla, perkataan Rizal yang menyebut proyek listrik terlalu ambisius dianggap telah mengurangi wibawa presiden. Yang meresmikan semuanya adalah Jokowi dan bukan dirinya. "Ini artinya memandang kurang pantas pada Pak Jokowi, malah mengurangi kewibawaan Presiden," kata Kalla. (meg)