Jokowi Tegaskan Perbedaan Tugas Wapres dan Menko
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 19 Agu 2015 14:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh bawahannya untuk menjadikan Nawacita sebagai pegangan dalam mencapai target pembangunan. Jokowi juga meminta agar mereka bekerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi jabatannya.
Nawacita, kata Jokowi, mesti dilibatkan dalam pembangunan mulai soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan tingkat pengangguran, penurunan ketimpangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin antar wilayah, kesehatan rakyat, ekonomi rakyat dan perbaikan kemandirian ekonomi. (Lihat Juga: FOKUS Kontroversi "Tantangan" Rizal Ramli)
"Tentu saja bahwa kinerja pemerintah ini diukur oleh kemampuan kami dalam mencapai target-target pembangunan yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8). (Lihat Juga: Disindir Wapres, Rizal Ramli 'Tantang' Diskusi Terbuka)
Oleh karena itu, sebagai Presiden, Jokowi menekankan bahwa dalam proses sidang dan pengambilan keputusan di kabinet yang berkaitan dengan arah pemerintahan, kebijakan, target dan tugas-tugas kementerian akan terus ia sampaikan dalam tiap sidang kabinet. (Baca Juga: Komentari Sektor Lain, Rizal Ramli Dinilai Lewati Kewenangan)
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga kembali mengingatkan tugas dan wewenang Wakil Presiden. Seorang Wakil Presiden, kata Jokowi, akan bertugas untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan kontrol sebuah program yang sedang berjalan.
Lalu, seorang menteri koordinator, kata Jokowi, memiliki tugas melakukan koordinasi tugas-tugas kementerian di bawahnya sesuai dengan instruksi yang sudah disampaikan Presiden.
"Juga implementasi dari arahan Wakil Presiden itu harus dikoordinasi oleh menteri-menteri koordinator," kata sang Kepala Negara.
Jokowi menjelaskan, dalam pelaksanaan program, para menteri Kabinet Kerja akan bekerja bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah.
"Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa eksekusi itu ada di menteri. Jadi di menteri koordinator fungsi dan titik beratnya adalah supervisi dan koordinasi," ujar dia.
Sebelumnya, hubungan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengalami ketegangan setelah Rizal melayangkan kritiknya atas program pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Program tersebut dinilainya terlalu ambisius terutama melihat ada pekerjaan rumah pembangunan proyek serupa periode Susilo Bambang Yudhoyono yang belum kelar.
Atas komentarnya tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung merespon tajam. JK meminta Rizal untuk mempelajari konteks dulu sebelum mengkritisi sesuatu. Ini terkait kritik Rizal terhadap proyek listrik 35.000 Megawatt. (utd)
Nawacita, kata Jokowi, mesti dilibatkan dalam pembangunan mulai soal pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengurangan tingkat pengangguran, penurunan ketimpangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin antar wilayah, kesehatan rakyat, ekonomi rakyat dan perbaikan kemandirian ekonomi. (Lihat Juga: FOKUS Kontroversi "Tantangan" Rizal Ramli)
"Tentu saja bahwa kinerja pemerintah ini diukur oleh kemampuan kami dalam mencapai target-target pembangunan yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8). (Lihat Juga: Disindir Wapres, Rizal Ramli 'Tantang' Diskusi Terbuka)
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga kembali mengingatkan tugas dan wewenang Wakil Presiden. Seorang Wakil Presiden, kata Jokowi, akan bertugas untuk menindaklanjuti pelaksanaan dan kontrol sebuah program yang sedang berjalan.
"Juga implementasi dari arahan Wakil Presiden itu harus dikoordinasi oleh menteri-menteri koordinator," kata sang Kepala Negara.
Jokowi menjelaskan, dalam pelaksanaan program, para menteri Kabinet Kerja akan bekerja bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintah.
"Saya hanya ingin menegaskan sekali lagi bahwa eksekusi itu ada di menteri. Jadi di menteri koordinator fungsi dan titik beratnya adalah supervisi dan koordinasi," ujar dia.
Sebelumnya, hubungan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengalami ketegangan setelah Rizal melayangkan kritiknya atas program pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Program tersebut dinilainya terlalu ambisius terutama melihat ada pekerjaan rumah pembangunan proyek serupa periode Susilo Bambang Yudhoyono yang belum kelar.
Atas komentarnya tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung merespon tajam. JK meminta Rizal untuk mempelajari konteks dulu sebelum mengkritisi sesuatu. Ini terkait kritik Rizal terhadap proyek listrik 35.000 Megawatt. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK