DPR Berkeras Prioritaskan Pengadaan Ruang Kerja

Hafizd Mukti & Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 24 Agu 2015 13:19 WIB
DPR mengklaim jika hak ruang kerja yang didapatkan pejabat negara adalah 117 m2, hal ini jauh dari apa yang diterima anggota dewan seluas 27 m2.
Rombongan kendaraan Presiden dan Wakil Presiden, meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Roem Kono mengatakan pengadaan ruang kerja anggota dewan menjadi prioritas dalam penataan kawasan kompleks parlemen yang rencananya bakal direalisasikan dalam tujuh tahap pembangunan.

"Ruangan sekarang tidak cukup. Artinya harus dibangun. Kalau tidak dibangun, bagaimana menambah ruangan," ujar Roem di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/8).

Meski demikian, realisasi pembangunn gedung yang khusus diperuntukkan bagi ruang kerja anggota dewan masih dalam tahap pengkajian. Roem menyatakan urusan teknis menjadi ranah Kesekjenan DPR, Kementerian Pekerjaan Umum, dan konsultan.

"Hasil auditnya dipegang kesekjenan. (Hasilnya) kami membutuhkan ruangan. Mudah-mudahan kajian satu-dua bulan selesai," ujar Roem.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Roem menegaskan angka taksiran biaya Rp 1,6 triliun yang sempat mencuat hanya sebatas asumsi gambaran kisaran biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek penataan kawasan parlemen. Angka itu belum bersifat final dan belum masuk pengkajian di tingkat kesekjenan parlemen.

Roem mengatakan ruangan yang diperuntukkan anggota dewan saat ini luasnya mencapai sekitar 27 meter persegi. Namun Roem menyatakan luas ruangan tidak menjadi incaran utama.

"Sudah diatur undang-undang bahwa pejabat negara dapat 117 meter persegi. Kami tidak perlu itu, yang penting fasilitas memadai. Saat ini memang ruangan kami 27 meter. 117 meter itu peraturan presiden lho, bukan kami yang bikin," kata Roem.

Bagaimanapun, Roem mengamini proyek penataan kompleks parlemen masih perlu dikaji ulang. Dia tidak bisa menepis keinginan pemerintah yang membutuhkan pengkajian secara menyeluruh sebelum proyek tersebut diajukan dalam RAPBN 2016.

"Itu sudah benar pemerintah bilang. Mana ada anggaran tiba-tiba diminta. Harus ada kajian teknisnya," kata Roem.

Anggota DPR RI lain dari Fraksi Partai Golkar Salim Fakhry kepada CNN Indonesia secara pribadi setuju jika DPR melakukan pembangunan gedung demi meningkatkan kinerja. Namun, Salim mengatakan, untuk sikap fraksi, Partai Golkar belum mengambil sikap atas pembangunan gedung baru DPR.

"Keputusan fraksi belum ada ya. Tapi secara pribadi masa anggota DPR satu kamar mandi dengan orang (lain). Tapi rakyat kan nuntut kami kerja dulu," katanya. (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER