Prinsip HAM Ahok terkait Kampung Pulo Dipertanyakan
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Senin, 24 Agu 2015 13:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maneger Nasution menyatakan pemikiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk merealisasikan tujuannya dengan mengorbankan sedikit orang untuk menyelamatkan mayoritas adalah cacat nalar kemanusiaan. Pernyataan Ahok tersebut dianggap tidak sejalan dengan prinsip HAM saat ini.
"Tidak ada adagium satu orang dibunuh untuk menyelamatkan 10.000 atau bahkan 10 juta orang. Adagium seperti itu cacat nalar kemanusiaan. Itu hanya ada dalam kondisi perang," ujar Maneger dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Senin (24/8). (Lihat Juga: FOKUS Rusuh Penggusuran Kampung Pulo)
Maneger menuturkan, pemimpin publik seharusnya meluangkan waktu untuk membaca instrumen HAM agar ada kesesuaian perspektif sebelum berpendapat. (Lihat Juga: Ahok: Pendatang di Kampung Pulo Lakukan Pengurukan Sungai)
Lebih lanjut, Maneger mengatakan, saat ini situasi Indonesia tidak dalam kondisi perang. Sehingga, penyataan Ahok bertolakbelakang dengan sila kedua Pancasila yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".
"Kita jelas tidak dalam masa perang. Dalam masa seperti ini prinsip HAM yang adil dan beradab, seperti sila kedua Pancasila, yang benar bukan HAM-nya ala Ahok yang harus diperjuangkan," ujarnya. (Baca Juga: Ahok Munculkan Persoalan Baru dengan Penggusuran Kampung Pulo)
Manager menjelaskan, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang diamanatkan Undang-Undang diberi mandat untuk menilai dan mengawasi perlindungan, kemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM warga negara oleh negara, utamanya pemerintah.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komunitas Ciliwung Merdeka di Balai Kota DKI yang diunggah di Youtube, Sabtu (25/7), Ahok menyatakan memiliki konsep HAM sendiri untuk mewujudkan tekadnya dalam membenahi Jakarta.
"Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh di depan anda," ujarnya.
Ahok mengaku, alasannya berkata seperti itu terhadap pihak-pihak yang menghalanginya dalam rangka kesejahteraan orang banyak.
"Itu HAM saya. Supaya kamu tahu, saya punya pandangan. Itu saya. Saya tidak mau kompromi," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah banjir.
Komisioner Komnas HAM Khoiron mengatakan dari kejadian bentrok warga dengan Pemprov DKI maka membuktikan cara yang dilakukan Pemprov DKI dalam penanganan banjir sama sekali tidak melibatkan partisipasi warga. Hal itu dibuktikan dengan ketidakmengertian warga Kampung Pulo dengan pola pikir pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah DKI Jakarta.
"Ada dua prinsip tranparansi dan partisipatoris warga yang merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia. Kedua hal ini tidak dijalankan Pemprov DKI padahal semestinya diterapkan dalam seluruh tindakan pembangunan apapun," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (24/8). (utd)
"Tidak ada adagium satu orang dibunuh untuk menyelamatkan 10.000 atau bahkan 10 juta orang. Adagium seperti itu cacat nalar kemanusiaan. Itu hanya ada dalam kondisi perang," ujar Maneger dalam rilis yang diterima CNN Indonesia, Senin (24/8). (Lihat Juga: FOKUS Rusuh Penggusuran Kampung Pulo)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita jelas tidak dalam masa perang. Dalam masa seperti ini prinsip HAM yang adil dan beradab, seperti sila kedua Pancasila, yang benar bukan HAM-nya ala Ahok yang harus diperjuangkan," ujarnya. (Baca Juga: Ahok Munculkan Persoalan Baru dengan Penggusuran Kampung Pulo)
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komunitas Ciliwung Merdeka di Balai Kota DKI yang diunggah di Youtube, Sabtu (25/7), Ahok menyatakan memiliki konsep HAM sendiri untuk mewujudkan tekadnya dalam membenahi Jakarta.
"Kalau saya ditanya, apa HAM anda? Saya ingin 10 juta orang hidup, bila dua ribu orang menentang saya dan membahayakan 10 juta orang, saya bunuh di depan anda," ujarnya.
Ahok mengaku, alasannya berkata seperti itu terhadap pihak-pihak yang menghalanginya dalam rangka kesejahteraan orang banyak.
"Itu HAM saya. Supaya kamu tahu, saya punya pandangan. Itu saya. Saya tidak mau kompromi," ujarnya.
Selain itu, Komnas HAM juga mengkritik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas kebijakan tata kota yang dinilai kurang transparan serta tidak melibatkan warga, terutama yang berkaitan dengan penanganan masalah banjir.
Komisioner Komnas HAM Khoiron mengatakan dari kejadian bentrok warga dengan Pemprov DKI maka membuktikan cara yang dilakukan Pemprov DKI dalam penanganan banjir sama sekali tidak melibatkan partisipasi warga. Hal itu dibuktikan dengan ketidakmengertian warga Kampung Pulo dengan pola pikir pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir di wilayah DKI Jakarta.
"Ada dua prinsip tranparansi dan partisipatoris warga yang merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia. Kedua hal ini tidak dijalankan Pemprov DKI padahal semestinya diterapkan dalam seluruh tindakan pembangunan apapun," ujarnya kepada CNN Indonesia, Senin (24/8). (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK