Sempitnya Ruang Bagi Pesepeda di Jakarta
Aulia Bintang | CNN Indonesia
Sabtu, 29 Agu 2015 15:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Melihat kondisi transportasi umum massal yang semerawut di DKI Jakarta, komunitas sepeda meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk menjadikan sepeda sebagai penyokong transportasi massal.
Namun alih-alih meminta fasilitas, komunitas Bike2Work Indonesia lebih mengutamakan dibentuknya aturan yang mengakomodasi para pengguna sepeda.
Chairman Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengungkapkan bahwa di atas fasilitas, pengguna sepeda saat ini memang lebih membutuhkan aturan. Dia beralasan percuma fasilitas dibuat tapi aturannya tidak ada.
"Jika jalur dibuat seperti yang sudah-sudah maka akhirnya akan sia-sia dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Polisi pun tak bisa bertindak tegas karena tak ada aturan yang jelas," kata Toto saat dihubungi CNN Indonesia, Kamis (27/8).
Toto mengaku diskusi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan bukan hanya di zaman Ahok - sapaan Basuki, tapi juga di zaman pemerintahan Joko Widodo.
Namun kembali lagi, Toto mengungkapkan pemerintah mengaku ada skala prioritas bahwa ada hal lain yang perlu dilakukan sebelum membenahi fasilitas sepeda. Prioritas yang Toto maksud adalah fokus pemerintah membenahi transportasi massal untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Meski begitu, bukan berarti Ahok sepenuhnya melupakan keberadaan pengguna sepeda di Jakarta. Bahkan, kata Toto, Ahok memiliki konsep yang bagus untuk memfasilitasi pengguna sepeda.
"Yang mengagetkan adalah Ahok mau membuat jalan layang untuk sepeda, seperti yang ada di Copenhagen, Denmark," katanya.
Terkait realisasi dari konsep tersebut, Toto mengharapkan agar jalan layang sepeda bisa eksis saat proyek Mass Rapid Transit selesai. Menurutnya jika keduanya selesai bersamaan maka integritas transportasi yang diinginkan Bike2Work Indonesia bisa benar-benar terealisasikan.
"Idealnya MRT jadi ya itu jadi, tapi kembali lagi bahwa yang utama adalah aturan baik Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah," kata Toto.
Oleh sebab itu, agar fasilitas sepeda bisa dieksis tanpa percuma, maka Toto memiliki sejumlah harapan kepada transportasi di Jakarta. Harapan pertama tentu saja soal aturan yang sudah berkali-kali dia tegaskan.
Aturan yang sudah ada saat ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan bisa disosialisasikan dengan baik dan ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar.
Kedua, Toto meminta agar bagaimana caranya yang penting transportasi umum massal bisa dibenahi dan diperbaiki agar bisa digunakan secara aman, nyaman, dan yang terpenting adalah tepat waktu.
"Terakhir adalah aturan mengenai fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Fasilitas itu tidak harus jalur panjang tapi lebih kepada jalur yang bisa saling menghubungkan," katanya. (pit)
Namun alih-alih meminta fasilitas, komunitas Bike2Work Indonesia lebih mengutamakan dibentuknya aturan yang mengakomodasi para pengguna sepeda.
Chairman Bike2Work Indonesia Toto Sugito mengungkapkan bahwa di atas fasilitas, pengguna sepeda saat ini memang lebih membutuhkan aturan. Dia beralasan percuma fasilitas dibuat tapi aturannya tidak ada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Toto mengaku diskusi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan bukan hanya di zaman Ahok - sapaan Basuki, tapi juga di zaman pemerintahan Joko Widodo.
Meski begitu, bukan berarti Ahok sepenuhnya melupakan keberadaan pengguna sepeda di Jakarta. Bahkan, kata Toto, Ahok memiliki konsep yang bagus untuk memfasilitasi pengguna sepeda.
"Yang mengagetkan adalah Ahok mau membuat jalan layang untuk sepeda, seperti yang ada di Copenhagen, Denmark," katanya.
"Idealnya MRT jadi ya itu jadi, tapi kembali lagi bahwa yang utama adalah aturan baik Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah," kata Toto.
Oleh sebab itu, agar fasilitas sepeda bisa dieksis tanpa percuma, maka Toto memiliki sejumlah harapan kepada transportasi di Jakarta. Harapan pertama tentu saja soal aturan yang sudah berkali-kali dia tegaskan.
Aturan yang sudah ada saat ini, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan bisa disosialisasikan dengan baik dan ditegakkan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar.
Kedua, Toto meminta agar bagaimana caranya yang penting transportasi umum massal bisa dibenahi dan diperbaiki agar bisa digunakan secara aman, nyaman, dan yang terpenting adalah tepat waktu.
"Terakhir adalah aturan mengenai fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Fasilitas itu tidak harus jalur panjang tapi lebih kepada jalur yang bisa saling menghubungkan," katanya. (pit)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK