Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan diperlukan pengorbanan dalam upaya percepatan pembangunan transportasi di Jakarta.
"Memang harus ada pengorbanan, pembangunan harus ada pengorbanan. Mau merdeka aja ada nyawa yang musti hilang kok, mana ada merdeka tanpa pengorbanan," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (28/8).
Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan proses pembelian lahan yang menjadi kendala dalam proyek Mass Rapid Transit (MRT). Ahok mengapresiasi dengan pemilik lahan yang mau menjualnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, walaupun lahan tersebut merupakan tempat usaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketiga bidang lahan yang dibeli Pemprov DKI Jakarta diatasnamakan Itawati Hanidi, berlokasi di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan atau daerah tahap I proyek MRT. Total yang harus dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk ketiga lahan tersebut mencapai Rp 15,35 miliar.
"Bukan soal tanahnya, dagang kan tempat orang usaha, makanya saya sangat menghargai," ujar Ahok.
Ahok pun menegaskan, bahwa proyek MRT tidak mungkin di tunda-tunda lagi. Karena menurutnya, jika ditunda maka Jakarta tidak memiliki moda transportasi seperti kota besar lain di dunia.
"Mau (ditunda) berapa lama? 26 tahun, 27 tahun, mau sampai kapan? Seluruh kota di dunia punya transportasi massal, masa kita enggak punya?,"tutur Ahok.
Ia menuturkan bahwa orang-orang suka membandingkan pembangunan transportasi di Jakarta dan China. Padahal baginya itu merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat disamakan, karena di China negara yang menguasai tanah. Sedangkan, ia menyebutkan di Indonesia rakyatlah yang menguasainya.
Untuk itu, Ahok mengatakan akan menggunakan sistem konsinyasi bagi pemilik lahan yang enggan melepas atau menjual kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Konsinyasi merupakan hal yang lazim dalam urusan bisnis. Konsinyasi suatu tindakan menitipkan barang di tempat (toko) orang lain dimana status kepemilikan barang tetap menjadi milik pemilik barang sampai barang tersebut telah terjual.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membebaskan tiga bidang tanah di Jakarta Selatan untuk pembangunan fasilitas Mass Rapid Transit (MRT). Gubernur Basuki Tjahaja Purnama secara simbolis langsung membayar tiga bidang tanah tersebut di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (28/8).
Ahok didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami.
(pit)