Program Kemacetan Pemprov DKI Dinilai Hanya Sebatas Wacana

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Tri Wisaksana (Sani) menilai terlalu banyak wacana program pengurangan kemacetan yang diusung pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Belum jelas realisasinya, baik dari skema kelembagaan, pendanaan, aturan tata ruangnya, dan juga peraturan undang-undangnya baik Perda atau Pergub," ujar Sani, Kamis (27/8).

Seharusnya, ujar Sani, pemprov DKI seharusnya memperbaiki hal-hal yang substansial sebelum melakukan pengadaan transportasi umum. Hal tersebut misalnya perbaikan sistem Bus Rapid Transit (BRT). (Lihat Juga: FOKUS Bercermin ke Jalanan Ibu Kota)

Pilihan Redaksi Ahok Rencanakan Gratis Naik TransJakarta untuk Pegawai DKI Atasi Macet, Dua Kali Sepekan Jakarta Kerahkan 5 Ribu Polisi Mari Berkaca ke Semrawutnya Jalanan Ibu Kota Atasi Kemacetan, Ahok Terus Berupaya Batasi Kendaraan Pribadi

Selain itu, jalur TransJakarta saat ini juga masih belum steril. Sehingga, adanyaTransJakarta masih belum menjadi solusi atas kemacetan di Jakarta. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan belum efektifnya kebijakan pemberian denda bagi kendaraan bermotor yang masuk ke dalam jalur TransJakarta. (Lihat Juga: Ketua DPRD: Bus TransJakarta Sudah Banyak, Perbaiki Sistemnya)

"Menurut saya, kalau masalah substansi ini enggak diselesaikan, program pengadaan juga tidak akan berjalan secara efektif," ucapnya.

Ia pun turut menyoroti terkait program bus gratis. Menurutnya hal tersebut juga hanya sekedar hiasan dan tidak akan berfungsi efektif dalam mengurangi kemacetan. (Lihat Juga: Potret Klasik Jalanan Jakarta)

Selain memperbaiki dan memaksimalkan BRT, Sani menilai pengaplikasian sistem Electronic Road Pricing (ERP) efektif untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. "Tapi ERP masih wacana saja. Di lapangan belum ada realisasinya," ucapnya.

ERP bekerja dengan cara memindai On Board Unit (OBU) yang terdapat di kendaraan, pada saat melewati gerbang ERP. Proses pembayaran tarif ERP yang dihitung dari OBU dapat langsung dilakukan melalui telepon genggam para pemilik kendaraan. Nantinya, dengan aplikasi yang dikembangkan, pemilik kendaraan dapat membayar parkir hingga membeli makanan dengan OBU.

ERP sudah diuji coba Pemprov DKI di Jalan Jenderal Sudirman dan HR Rasuna Said. Sayangnya, mesin ERP yang sudah diberlakukan sejak 15 Juli 2014 ini belum sepenuhnya beroperasi. Bahkan, saat ini beberapa komponen mesin sudah mulai rusak.

Diketahui, pemprov DKI Jakarta melakukan berbagai hal mulai dari penambahan armada bus sampai penerapan tarif gratis untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Demi menambah kenyamanan warga dan memenuhi kebutuhan akan transportasi umum, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) tengah menyiapkan 509 unit armada bus Transjakarta dan Kopaja berbagai tipe hingga akhir tahun 2015.

Saat ini, proses proyek pembagunan Mass Rapid Transit pun tengah berlangsung. Belum lagi rencana dibangunnya Light Rail Transit untuk menyambut ASEAN Games 2018. (utd)