Prolegnas Mandek, DPR Menyerah dan Minta Dukungan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan perlunya andil pemerintah dalam mempercepat realisasi Program Legislasi Nasional yang kini mandek. Dari 39 rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Prolegnas 2015, baru tiga RUU yang disahkan dalam pembahasan rapat paripurna dan satu UU lainnya dari pemerintah.

Setya meminta pemerintah memberikan bantuan dengan cara mempercepat penyiapan naskah akademik. Hal itu juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang telah menginstruksikan jajaran menterinya untuk mempercepat proses akademis.

"Jadi kesalahan atau kekurangan ini bukan hanya DPR juga, tapi kedua belah pihak. Karena undang-undang harus mengikutsertakan pihak pemerintah," ujar Setnov di Gedung DPR, Jumat (28/8).

Setnov menegaskan jajaran anggotanya telah berusaha merampungkan target pembahasan RUU prioritas 2015 yang kini tinggal menyisakan tenggat empat bulan. Sebanyak 22 RUU yang masuk dalam prioritas bahasan kini sudah masuk tahap penyusunan.

"Kami rapat dua kali dalam sepekan sampai malam. Dalam reses pun hari legislasi sudah dibuka," ujar Setnov.

Pilihan Redaksi Akbar Tandjung Minta DPR Evaluasi Megaproyek Rp2,7 Triliun Prolegnas 2015 Mandek, DPR Kewalahan Rampungkan RUU Prioritas Jokowi Benteng Terakhir Gagalkan Pembangunan Gedung DPR DPR Dinilai Tak Produktif dan Lebih Fokus ke Pilkada

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berusaha realistis menanggapi mandeknya Prolegnas 2015 di DPR. Dia mafhum tidak semua prioritas pembahasan RUU bakal rampung pada akhir tahun, namun setidaknya dia menakar lebih dari separuh RUU prioritas bisa dituntaskan dalam pembahasan.

"Mungkin sekitar 20 RUU. Karena kan belum tentu yang lain juga diterima. Bergantung situasi politik," ujar Fadli.

Menilai kerja DPR, saat ini anggota dewan terhormat baru saja mengesahkan empat undang-undang dari tiga masa sidang, yaitu UU MD3, Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 UU Pilkada, UU Prolegnas dan terakhir adalah menetapkan Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Meskipun mengakui diri jeblok dalam kinerja, namun hingga kini DPR masih bertahan untuk tetap membangun gedung baru dengan rencana pembiayaan Rp 2,7 triliun. Bahkan, pihak Sekretarian Jenderal DPR RI telah membuka sayembara untuk para arsitek mendesain tujuh proyek pembangunan parlemen yang berada di kawasan Senayan, Jakarta Selatan itu. (pit)