Tim Pengawal Anggaran Daerah Dinilai Solusi Jangka Pendek

Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan pemerintah Indonesia untuk membuat tim untuk mengawal penyerapan anggaran daerah mendapat tanggapan beragam dari beberapa pihak. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan pembentukan tim dinilai kurang tepat sasaran.

Menurut Robert, masalah di daerah merupakan isu jangka panjang sedangkan tim tersebut hanya merupakan solusi jangka pendek. Namun dia mengaku memang fungsi tim tersebut untuk mengawasi. (Lihat Juga: FOKUS Kebut Belanja APBN Tanpa Bocor)

Pilihan Redaksi Penyerapan Anggaran Dipaksakan, Kualitas Belanja Diragukan Pejabat Jakarta Diimbau Tak Takut Gunakan Anggaran Serapan Anggaran Hibah dan Bansos Jakarta Paling Besar Dibanding Daerah, Serapan Anggaran Kementerian Lebih Rendah

"Konteks daerah itu isu jangka panjang, sementara tim adalah solusi jangka pendek," kata Robert saat ditemui di kawasan Menteng, kemarin. (Lihat Juga: Dibanding Daerah, Serapan Anggaran Kementerian Lebih Rendah)

Bagi Robert, masalah penyerapan anggaran harus ditangani secara lebih serius karena yang dicari adalah pembenahan. Bahkan, tim tersebut disebut Robert sebagai bentuk pencitraan.

"Tim ini bukan pertama kali, 2006 juga pernah ada tim tapi tetap berulang," ujarnya.

Menurut Robert, rencana Presiden Indonesia Joko Widodo yang ingin menjadikan daerah sebagai basis pembangunan harus didukung dengan pembangunan sistem. Politik anggaran dan dana transfer, katanya, harus diperkuat agar rencana tersebut bisa terlaksana.

"Akan bahaya ketika uang mengalir deras tapi tidak diawasi karena bisa berujung inefisiensi atau bahkan korupsi," kata Robert.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Eka Sastra mengatakan bukan hanya penyerapan anggaran yang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu melainkan pendapatannya pun mengalami hal yang sama.

"Ini adalah siklus tahunan yang diawali oleh penyerapan yang rendah oleh daerah, semester satu ini pendapatannya 39,6 persen sedangkan belanja atau penyerapannya 39,1 persen," kata Eka di kawasan Menteng, Sabtu (29/8).

Dari jumlah tersebut, Eka mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan justru bukan terjadi di daerah, melainkan di pemerintah pusat. Penyerapan oleh kementerian dan lembaga menjadi yang paling disoroti. (utd)