Ragam Pendanaan Partai Politik di Dunia

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melontarkan isu pemerintah akan memberikan biaya berdemokrasi partai politik sebesar Rp 1 Triliun setiap tahunnya dari kas APBN untuk satu partai.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu pun mengatakan dana tersebut dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki parpol demi memperjelas pendanaan, termasuk melakukan program sesuai fungsi parpol dalam berdemokrasi.

Dalam Peraturan Pemerintah yang diterkam dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2009, jumlah bantuan dana partai politik dari APBN  untuk partai yang berada di DPR RI sebesar Rp 21 juta per kursi atau sebesar Rp 11.550.000.000.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di 2009, partai politik yang paling banyak mendapatkan pundi uang dari APBN adalah Partai Demokrat, sebanyak Rp 2,3 miliar setiap tahunnya dengan jumlah pemilih sekitar 22 jutaan suara dan keluar sebagai partai pemenang.

Di dunia, dua sumber utama pendanaan partai politik adalah dari pemerintah dan swasta. Kebanyakan sistem demokrasi saat ini mengakui pendanaan partai politik penting untuk menjalankan tugas-tugas demokratisnya.

Banyak alasan negara-negara memutuskan untuk memperbolehkan partai politik memperoleh pendanaan pemerintah. Salah satunya, menurut penelitan Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), adalah pentingnya keuangan partai politik untuk keberlangsungan demokrasi.

Selain itu, negara-negara juga berusaha untuk menjembatani donasi sukarela dengan pengeluaran partai. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah partai politik mencari sumber pendanaan yang dapat memengaruhi fungsi independensi dan demokratisnya.

IDEA meneliti bagaimana partai-partai politik di dunia didanai dan menggolongkan temuannya berdasarkan karakteristik setiap negara.

Eropa Barat

Bendera Perancis. (Paul Martin/Flickr)

Negara-negara demokratis di Eropa Barat menekankan subsidi keuangan untuk partai-partai politik. Selain itu, beberapa negara mendukung pengumpulan dana dari individu melalui insentif pajak.

Dana pemerintah digelontorkan tanpa harus diwajibkan. Di beberapa negara, partai politik malah sangat bergantung pada dana pemerintah. Contohnya, di Swedia, dana pemerintah menjadi sumber dominan dalam pemasukan partai politiknya.

Walau demikian, pengawasan dan pengaturan terhadap keuangan politik tidak diterapkan di seluruh negara di wilayah ini. Negara lainnya tidak mengatur hal ini secara ketat karena lebih memilih untuk menekankan donasi dalam pendanaan partai.

Anglo Saxon

Bendera Amerika. (morgueFile/wintersixfour)

Peraturan di negara-negara Eropa Barat dapat dikatakan lebih longgar jika dibandingkan dengan negara-negara Anglo Saxon, yakni Inggris dan negara-neagara bekas Jajahannya--Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini berfokus pada pembatasan pengeluaran dalam kampanye dan kontribusi individual untuk partai politik.

Partai di Amerika dan Australia dapat dikatakan sebagai organisasi yang relatif lemah. Pendanaan di kedua negara lebih dikonsentrasikan pada kampanye dan kandidat individual, alih-alih pada partai politiknya.

Tidak ada negara Anglo Saxon yang mementingkan anggota partai sebagai sumber pemasukan utama. Seperti di negara-negara Barat lain, pemasukan dari dana pemerintah terus ditingkatkan dan hingga saat ini hanya Inggris yang masih enggan mengeluarkan subsidi untuk partai politik.

Kanada adalah salah satu negara yang menonjol di antara negara-negara demokrasi lain. Negara ini berhasil mencegah masalah keuangan dengan cara menggunakan sumber dana negara dibarengi penerapan peraturan yang efektif.

Eropa Tengah dan Timur

Bendera Yunani dan Uni Eropa. (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Ketidakpuasan masyarakat Eropa Timur dan Tengah sebagian besar berasal dari masalah-masalah keuangan politik. Korupsi politik adalah masalah yang banyak terjadi di wilayah ini. Pendanaan partai politik secara ilegal merusak sistem demokrasi di wilayah ini secara menyeluruh.

Partai-partai di sini menerima donasi dalam jumlah besar dari kalangan atas. Sementara itu, pemasukan dari anggotanya sendiri justru tidak seberapa. Subsidi pemerintah biasa digunakan di wilayah ini, tapi tetap tidak dianggap lebih penting dari donasi swasta.

Sebenarnya partai-partai politik di wilayah ini diatur secara mendetil. Namun, peraturan-peraturan ini terbukti tidak bekerja dengan baik dan pengeluaran ilegal masih marak terjadi.

Amerika Latin

Bendera Kuba (Reuters/Carlos Barria)

Negara Amerika Latin menekankan pada subsidi pemerintah dengan tujuan mencegah partai-partai mencari uang dari sumber yang tidak seharusnya. Dana pemerintah di sini berperan sebagai pelengkap pendanaan swasta. Walau sedemikian penting, dampak subsidi pemerintah di wilayah ini masih terbatas dan beragam di tiap negara.

Peraturan soal keuangan partai di Amerika Latin terus berkembang dengan pesat. Tingginya tiingkat korupsi dalam pendanaan partai bahkan berujung pada pelarangan dan pembatasan kontribusi dari pihak swasta.

Namun, dampak peraturan ini berbeda-beda di setiap negara. Sebagian besar kontribusi swasta langsung mengucur kepada kandidat dan bukan kepada partainya. Karena itu, negara-negara menjadi kesulitan dalam mengatur partai politiknya.

Asia Timur

Bendera Korea Selatan. (CNN Indonesia/GettyImages)

Masalah keuangan dan dampaknya pada perpolitikan semakin mencuat di Asia. Negara-negara di Asia Selatan tidak cukup baik menanggapi masalah ini dan kebanyakan masih belum menerapkan peraturan yang baik. Pendanaan pemerintah hampir sama sekali tidak dilakukan di wilayah ini.

Di bagian timur Asia, perwakilan yang terpilih diharapkan akan memberikan pendanaan kepada konstituennya. Karena itu, biaya untuk menjadi perwakilan rakyat menjadi sangat tinggi.

Sejak lama permasalahan ini telah menggiring praktik pengumpulan dana secara ilegal. Belakangan ini permasalahan "Money Politic" juga memicu perdebatan dan berujung pada peraturan negara yang lebih ketat serta subsidi pemerintah untuk partai-partai politik.

Afrika

Ilustrasi (Reuters/Mike Hutchings)

Peraturan pendanaan politik relatif longgar di Afrika. Pengumpulan dana di sini secara umum bergantung pada usaha-usaha swadaya yang tidak diatur pemerintah. Pun ada aturan terkait hal ini, biasanya tidak ditegakkan dengan ketat.

Banyak pengusaha mempunyai partai politik dan mencalonkan diri sebagai kandidat pemilu di wilayah ini. Perbedaan cara pengumpulan dana antara partai penguasa dan oposisi pun nampak lebih timpang jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di dunia.

Salah satu alasan utama ketiadaan bantuan pemerintah di negara-negara Afrika adalah kepentingan partisan dari partai penguasa. Oposisi yang sebenarnya dapat menikmati penerapan aturan penguatan transparansi dan pembatasan anggaran justru terpecah-belah dan terlalu lemah untuk memengaruhi pemerintah.

Sumber pemasukan utama partai politik di Afrika berasal dari donasi swasta. Donasi dari warga negara yang tinggal di luar negeri sangat penting untuk pendanaan partai oposisi.