Sofyan Djalil: Pekerja Asing Bukan Ancaman

Anggi Kusumadewi, Resty Armenia, CNN Indonesia | Senin, 31/08/2015 09:35 WIB
Sofyan Djalil: Pekerja Asing Bukan Ancaman Pekerja asal Tiongkok bersiap bekerja di pabrik semen di Lebak, Banten. (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Sofyan Djalil meminta tenaga kerja asing (TKA) tak dilihat sebagai ancaman. Kedatangan pekerja asing, terutama asal China, ke beberapa daerah menjadi sorotan belakangan ini di tengah masih banyaknya pengangguran di dalam negeri. (Baca: Kisah Ratusan Pekerja China di Tanah Lebak)

“Jangan melihat tenaga kerja asing sebagai ancaman, terutama TKA yang punya keahlian. Mereka adalah aset untuk mendidik TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dalam berbagai bidang demi meningkatkan produktivitas nasional,” kata Sofyan dalam pesan tertulis, Minggu (31/8).

Sofyan mengingatkan, sebagian besar pengusaha dan pekerja profesional yang dimiliki Indonesia pun punya berbagai nilai tambah karena bersentuhan dengan ekspatriat atau tenaga kerja asing.


“(Mantan Dirut Garuda Indonesia) Robby Djohan, pebisnis Tanri Abeng, (Gubernur BI) Agus Martowardojo, (Presdir Bank Mandiri) Budi Sadikin, (Presdir BCA) Jahja Setiaatmadja, dan beribu orang lainnya menjadi profesional karena pernah bekerja bersama ekspatriat, baik di bank asing, perusahaan minyak, konsultan, asuransi, retailer, dan sebagainya,” ujar Sofyan.

“Demikian pula orang-orang Astra yang menjadi profesional karena exposure dengan pekerja-pekerja Jepang. Kisah manfaat positif dengan tenaga kerja asing sangat banyak,” kata Sofyan.

Itu pula, menurut Sofyan, yang membuat Singapura mengundang ekspatriat untuk bekerja di sana, bahkan jika perlu diberi kemudahan untuk menjadi warga negara. “Sama seperti Amerika Serikat yang memberikan green card kepada warga asing yang pintar dan profesional,” ujar dia.

Yang perlu dipersulit, kata mantan Menko Perekonomian itu, ialah masuknya pekerja asing yang tidak punya keahlian karena mereka tak punya nilai tambah dalam mendorong pembangunan di tanah air.

Bisa jadi suatu saat nanti jika perekonomian Indonesia tumbuh besat, kata Sofyan, negeri ini justru harus mengundang pekerja asing dengan keahlian rendah seperti yang saat ini terjadi pada Malaysia dan Thailand.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis menyatakan rata-rata tenaga kerja asing di Indonesia berjumlah sekitar 70 ribu per tahun –hanya 0,03 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta atau 0,05 persen dari jumlah pekerja nasional yang mencapai 129 juta. (Baca selengkapnya Menteri Hanif: Pekerja Asing Tak Mudah Masuk Indonesia)

Agar adil, Hanif pun meminta agar jumlah pekerja asing yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara lain. “Penduduk Malaysia sekitar 27 juta, Tenaga Kerja Indonesia di sana sekitar 1,2 juta. Penduduk Singapura sekitar 6 juta, dan tenaga kerja asing di sana separuh dari jumlah penduduk,” ujarnya.

Meski pekerja China di Indonesia saat ini paling banyak, kata Hanif, namun jumlahnya tidak besar. Tahun ini di RI terdapat 13.034 pekerja China, disusul 10.128 pekerja Jepang, 5.384 pekerja asal Korea Selatan, 3.472 pekerja India, dan sisanya dari Malaysia, AS, Thailand, Filipina, Australia, Inggris, dan lain-lain.

Angka-angka itu, ujar Hanif, berbanding jauh dengan data jumlah tenaga kerja Indonesia di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, atau Timur Tengah yang total mencapai sekitar 6 juta orang.

Tren penggunaan pekerja asing di Indonesia, menurut Hanif, bahkan cenderung turun. Tahun ini pekerja asing per Agustus berjumlah 54.953, padahal tahun 2014 berjumlah 68.857 orang, tahun 2013 sebanyak 72 ribu, dan tahun 2012 sebanyak 77 ribu.

Oleh sebab itu, tegas Hanif, istilah ‘serbuan’ pekerja asing ke Indonesia ialah palsu dan provokasi belaka. Ia menyebut hal tersebut dibesar-besarkan untuk menakut-nakuti rakyat dan membangkitkan sentimen antiasing yang berbahaya.

“Jangan bodohi rakyat dengan sentimen antiasing, terlebih sentimen anti-China. Itu berbahaya bagi integrasi nasional dan sangat tidak sehat untuk demokrasi,” kata Hanif.

Baca juga: Syarat Bahasa Bagi Pekerja Asing Dihapus, RI Dukung Investor (agk/agk)