Tak Terima Didakwa Suap Hakim, OC Kaligis Buang Badan
Aghnia Adzkia | CNN Indonesia
Senin, 31 Agu 2015 13:52 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara kondang OC Kaligis mengelak soal kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Dia menuduh anak buahnya, M Yagari Bhastara alias Geri sebagai dalang suap, alih-alih dirinya.
Kaligis membantah semua dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepadanya.
"Saya tidak menyuruh Geri ke Medan dan saya tidak tahu aktivitas tanggal 8 Juli. Ketika penyuapan, saya sedang di Bali," kata Kaligis saat membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8).
Kaligis mengklaim mengetahui transaksi suap justru dari rekan kantornya dan dari pemberitaan media. Dia justru menuduh Geri berinisiatif untuk meminta kliennya, Achmad Fuad Lubis, untuk membayari biaya perjalanan Jakarta ke Medan, untuk menyuap hakim PTUN Medan.
"Saya dengar Geri minta ke Fuad. Itu tidak diinfokan ke saya. Juga, pemberian ke hakim, hakim tidak pernah minta ke saya soal uang itu," katanya.
Kaligis justru menuding KPK membebankan dirinya sebagai target operasi lantaran posisinya sebagai pemilik OC Kaligis & Associates, tempat Geri bekerja. Karenanya, Kaligis menuding komisi antirasuah menghalalkan segala cara untuk membidik dirinya.
Tudingan Kaligis, bakal ditanggapi jaksa KPK saat suang selanjutnya, Kamis (10/9) mendatang.
Sementara itu, merujuk berkas dakwaan, suap bermula ketika pada tanggal 16 Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumut memanggil Fuad yang tak lain adalah anak buah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Fuad diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Gatot yang mengetahui surat pemanggilan itu pun kebakaran jenggot. Ia tak ingin namanya dicatut oleh Fuad sampai penyidik memanggilnya untuk diperiksa.
Alhasil, sekitar bulan Maret 2015, Gatot dan sang istri muda, Evy Susanti, segera terbang ke Jakarta untuk menemui Kaligis di kantornya. Duo pasangan suami istri ini pun meminta Kaligis untuk menjadi kuasa hukum Fuad.
Selanjutnya, sekitar bulan April 2015 di sebuah rumah makan di Medan, Fuad atas permintaan Gatot meneken surat kuasa kepada tim penasihat hukum OC Kaligis & Associates.
Usai persetujuan hitam di atas putih, Kaligis dan timnya segera bergegas mengatur strategi. Tujuannya satu, bagaimana caranya agar gugatan kliennya menang. Kaligis dan Geri pun melobi hakim dan panitera PTUN Medan.
Lobi tersebut, didakwa jaksa KPK, menggunakan duit suap. Penyerahan dilakukan sejak bulan April hingga Juli 2015, di kantor PTUN Medan. Total duit suap yakni Sin$ 5.000 dan US$ 22 ribu, yang diberikan kepada Dermawan, Amir, Tripeni, dan Syamsir.
Duit berasal dari Gatot dan Evy sementara penyerahan dilakukan oleh Kaligis dan Geri. Lantaran duit pemulus tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan dan Kejaksaan menghentikan penyelidikan.
Atas tindakan tersebut, Kaligis didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (meg)
Kaligis membantah semua dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepadanya.
"Saya tidak menyuruh Geri ke Medan dan saya tidak tahu aktivitas tanggal 8 Juli. Ketika penyuapan, saya sedang di Bali," kata Kaligis saat membacakan nota keberatan atas dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tudingan Kaligis, bakal ditanggapi jaksa KPK saat suang selanjutnya, Kamis (10/9) mendatang.
Sementara itu, merujuk berkas dakwaan, suap bermula ketika pada tanggal 16 Maret 2015, Kejaksaan Tinggi Sumut memanggil Fuad yang tak lain adalah anak buah Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.
Fuad diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (bansos), Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS, tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Gatot yang mengetahui surat pemanggilan itu pun kebakaran jenggot. Ia tak ingin namanya dicatut oleh Fuad sampai penyidik memanggilnya untuk diperiksa.
Alhasil, sekitar bulan Maret 2015, Gatot dan sang istri muda, Evy Susanti, segera terbang ke Jakarta untuk menemui Kaligis di kantornya. Duo pasangan suami istri ini pun meminta Kaligis untuk menjadi kuasa hukum Fuad.
Selanjutnya, sekitar bulan April 2015 di sebuah rumah makan di Medan, Fuad atas permintaan Gatot meneken surat kuasa kepada tim penasihat hukum OC Kaligis & Associates.
Usai persetujuan hitam di atas putih, Kaligis dan timnya segera bergegas mengatur strategi. Tujuannya satu, bagaimana caranya agar gugatan kliennya menang. Kaligis dan Geri pun melobi hakim dan panitera PTUN Medan.
Lobi tersebut, didakwa jaksa KPK, menggunakan duit suap. Penyerahan dilakukan sejak bulan April hingga Juli 2015, di kantor PTUN Medan. Total duit suap yakni Sin$ 5.000 dan US$ 22 ribu, yang diberikan kepada Dermawan, Amir, Tripeni, dan Syamsir.
Duit berasal dari Gatot dan Evy sementara penyerahan dilakukan oleh Kaligis dan Geri. Lantaran duit pemulus tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan dan Kejaksaan menghentikan penyelidikan.
Atas tindakan tersebut, Kaligis didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK