Anggota Dewan dari Majalengka Bersuara soal Waduk Jatigede

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Jawa Barat, TB Hasanuddin, punya ikatan emosional dengan nasib warga yang huniannya kini bakal "ditenggelamkan" oleh proyek masif waduk Jatigede. Lahir dan dibesarkan di Majalengka, Hasanudin menyoroti persoalan sosial yang bakal timbul sebagai dampak pembangunan Waduk Jatigede.

"Saya itu besar di daerah yang akan digenangkan. Saya juga pernah bertugas di daerah itu jadi saya tahu persis," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Senin (31/8). (Lihat Juga: FOKUS Kisah Tiga Orde Waduk Jatigede)

Pilihan Redaksi Waduk Jatigede, Hasil Kegagalan Dialog Negara dan Rakyatnya Desa di Jatigede Mulai Ditenggelamkan, Jokowi Batal Hadir Wakil Ketua DPR Minta Penggenangan Jatigede Tak Ditunda Lagi Penggenangan Jatigede Lancar, Polisi Kerahkan 500 Personel

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat itu menegaskan proyek waduk Jatigede belum rampung 100 persen. Masih ada sejumlah catatan persoalan yang perlu dibenahi di sana. (Lihat Juga: Desa di Jatigede Mulai Ditenggelamkan, Jokowi Batal Hadir)

Pertama, ujar Hasanuddin, masih ada banyak rumah dan pekarangan atau lahan yang terlewat dibayarkan oleh pemerintah. Urusan ganti rugi tanah rakyat tersebut menjadi persoalan utama yang mesti diselesaikan.

Kedua, urusan dan kerohiman warga juga banyak terlewatkan. Hasanuddin mencatat sedikitnya ada 29 juta warga yang belum mendapat dana kerohiman. Persoalan itu juga dilengkapi dengan masalah ketiga, yakni salah ukur tanah yang menjadi sengketa persoalan.

"Dan kemudian ada fasos dan fasum yang belum selesai ditempatkan relokasi di sembilan titik," ujar lulusan akademi militer yang telah berpangkat Mayor Jenderal TNI itu.

Hasanuddin mengatakan penggenangan waduk hari ini, Senin (31/8), telah disepakati oleh Kementerian Pekerjaan Umum, DPD Jawa Barat, DPR, Gubernur Jabar, dan Bupati Sumedang. Dengan catatat, dalam kurun satu-dua bulan ke depan ke depan semua tanggungan biaya ganti rugi untuk warga lunas terbayarkan. (Baca Juga: Berhambur Uang di Jatigede)

Hasanuddin tidak menampik pascapembangunan waduk Jatigede bakal menimbulkan persoalan sosial baru. Diantaranya perubahan budaya dari petani menjadi nelayan kota. Elite partai banteng bermoncong putih di parlemen itu menjanjikan bakal pasang badan paling depan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait.

Hasanuddin menyayangkan adanya kader partai yang turun ke lapangan untuk mengajak warga berunjuk rasa menolak peresmian proyek waduk Jatigede. Menurut dia, persoalan di tanah kelahirannya seharusnya dilakukan dengan menjalin koordinasi terlebih dahulu.

"Saya putra daerah di situ. Saya ketua yang sah dari DPD PDI Perjuangan yang diangkat oleh mereka. Ngomong sama saya seperi apa situasinya jangan kemudian datang mencari panggung di hari terakhir," kata Hasanudin.

"Tidak boleh kaya begini, toh, pemerintahannya juga pemerintahan PDI Perjuangan. Ini malah diajak demo, yang paling penting mereka haknya yang belum terbayarkan tinggal 10 persen diselesaikan," ujar dia.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan proses pengairan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, Senin (31/8), berlangsung kondusif tanpa ada aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat terdampak. 

Peresmian penggenangan Jatigede dipimpin oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Moechgiyarto, dan Pangdam III/Siliwangi Mayor Jenderal Dedi Kusnadi Thamim.

“Pengairan berjalan baik dan kondusif mulai sekitar pukul 10.15 WIB. Tidak ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat meski ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan ganti rugi,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar Komisaris Besar Sulistyo Pudjo kepada CNN Indonesia.

Untuk mengamankan proses penggenangan Jatigede, kata Sulistyo, Polda Jabar mengerahkan sekitar 500 personel gabungan yang terdiri dari pasukan Brigadir Mobil dan Shabara. Mereka menyebar di sekitar Waduk Jatigede.


(utd)