Jakarta, CNN Indonesia -- Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, akan mulai digenangi air dari Sungai Cimanuk pukul 10.00 WIB, Senin (31/8). Namun Presiden Jokowi yang semula direncanakan meresmikan pengairan Waduk Jatigede didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, batal hadir.
“Jokowi hari ini tidak ke Jatigede,” kata anggota Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki. Ada sekitar 19 desa yang akan tenggelam akibat pengairan Waduk Jatigede.
Persoalan ganti rugi terhadap tanah dan rumah milik warga di desa-desa itulah yang membuat penggenangan Waduk Jatigede mundur dari 1 Agustus menjadi 31 Agustus.
(Baca juga: 'Pak Jokowi Saya Tunggu Bapak di Jatigede')
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penggenangan Waduk Jatigede juga akan ikut menenggelamkan sekolah-sekolah di wilayah itu. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat yang didapat dari Pemerintah Kabupaten Sumedang, sedikitnya terdapat 20 Sekolah Dasar yang bakal tenggelam.
Dua puluh SD tersebut tersebar di beberapa desa seperti Desa Cipaku, Cibogo, Pakualam, Leuwihideung, Cibungur, Sukakersa, Jemah, Wado, dan Cisurat. Sekolah-sekolah itu antara lain SD Negeri Sundulan, SD Negeri Bojongsalam, SD Negeri Jemah, dan SD Negeri Jatibungur.
Siswa yang sekolahnya terdampak oleh penggenangan Waduk Jatigede mau-tidak mau harus direlokasi. Sebanyak 91 murid SD Negeri Cadasngampar dan 33 murid SD Cidadap misal direlokasi ke wilayah SD Negeri Ciboboko di Desa Mekarasih.
(Baca juga: Siloka Jatigede dan Cerita Soal Bahaya Gempa)Begitu pula dengan 90 siswa SD Negeri Buahngariung I dan 80 siswa SD Negeri Buahngariung II yang ‘bedol desa’ ke Blok Pangangonan Desa Wado. Di sana mereka akan ditempatkan dalam satu bangunan.
Adapun 89 siswa SD Negeri Cisurat dan 129 siswa SD Negeri Bojongsalam mesti diungsikan ke Blok Pamondokan Desa Padajaya.
Tak hanya membutuhkan tempat baru, siswa sekolah yang terdampak penggenangan Waduk Jatigede juga membutuhkan biaya rata-rata Rp 250 juta sampai Rp 1 miliar per sekolah.
Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan belum tahu persis apa saja yang menjadi ukuran kebutuhan siswa sehingga Pemerintah Kabupaten Sumedang mengeluarkan biaya sebesar itu. Yang jelas biaya itu belum disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
(Ikuti pemaparan infografis: Berhambur Uang di Jatigede)"Pemprov tidak menyetujui. Sampai saat ini belum ada dan belum jelas sumber pendanaannya," ujar Dadan kepada CNN Indonesia, Ahad (30/8).
Hingga kemarin, masih banyak warga yang bertahan meski Jatigede akan mulai digenangi hari ini. “Beberapa warga di lima desa masih banyak yang bertahan. Mereka ada di Desa Cipaku, Paku Alam, Sukakersa, Cibogo, dan Leuwih Hideung," kata Dadan.
Warga masih bertahan karena urusan ganti rugi dan kompensasi. Apalagi banyak pula warga yang tidak tahu akan pindah ke mana.
Nilai ganti rugi untuk kategori A yang mencapai Rp 122 juta dan kategori B sebesar Rp 29 juta dinilai tidak cukup. Jangankan untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk membeli tanah dan kebutuhan lainnya pun dinilai warga tidak mencukupi.
(agk)