Minta Penjelasan Penggeledahan, Menteri BUMN Telpon Kapolri
Safyra Primadhyta & Noor Aspasia Hasibuan | CNN Indonesia
Senin, 31 Agu 2015 16:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri BUMN Rini Soemarno meminta keterangan sekaligus penjelasan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) pascapenggeledahan kantor Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) Richard Joost Lino.
"Saya telepon beliau (kapolri), saya tanya kasusnya apa dan mengenai apa. Dijelaskan, ini berhubungan dengan pelaporan dari karyawan sehubungan dengan pembelian mobile crane, itu saja," kata Rini di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (31/8). (Lihat Saja: Lino Ancam Mundur, Serikat Pekerja BUMN: Copot Saja)
Pascapenggeledahan ini, Rini juga sempat memeriksa secara langsung ihwal pembelian mobile crane, dan Rini mengatakan pembelian mobile crane telah melewati proses yang transparan.
"Mengenai mobile crane bahwa semua sudah diproses dengan yang seharusnya dan juga sudah mendapatkan konfirmasi dari BPK. Pembelian ini oke jadi mereka kaget kenapa ada penggeledahan,"katanya. (Lihat Juga: Staf Presiden: Dwelling Time Tersandung Prosedur Perizinan)
Kendati demikian, Rini tetap memercayakan tahapan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Baca Juga: Bekas Menkeu era Soeharto Sebut RJ Lino Salah Jalankan Tugas)
Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Badrodin Haiti mengaku telah menerima telepon dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait penggeledahan Kantor PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Jumat (28/8) lalu.
"(Menteri Rini) hanya menanyakan (penggeledahan) itu dari mana? Saya bilang dari Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal). Masalah apa? Masalah pengadaan barang," kata Badrodin saat ditemui di Kantor Kementerian Korrdinator Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (31/8).
Badrodin mengungkapkan upaya penggeledahan tidak memerlukan izin dari pemerintah tapi pengadilan. Diungkapkannya, sejauh ini tidak ada upaya menghentikan pemeriksaan dari pemerintah.
"Penggeledahan itu bukan izin dari siapa tapi izin dari pengadilan," ujarnya.
Terkait proses pemeriksaan, Badrodin enggan berkomentar lebih lanjut. Pasalnya, hal itu menjadi kewenangan Bareskrim.
"Itu urusan Bareskrim,"ujarnya.
Selain itu, Badrodin juga mengungkapkan dukungannya pada percepatan masa bongkar muat barang (dwell time) di pelabuhan. Salah satunya, menugaskan bawahannya untuk terlibat dalam satuan tugas (satgas) bentukan Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
"Saya sepenuhnya mendukung kebijakan dari Menko Kemaritiman. Apa yang akan dibenahi? Kalau masalah yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan hukum ya tentunya diserahkan pada kami," ujar Badrodin.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan keterlibatan aparat kepolisian dalam satgas terkait.
"Kalau sudah hal-hal menyangkut yang sifatnya hukum kami enggak berwenang kami tentu akan minta bantuan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kapolri dan aparat," ujar Rizal. (utd/utd)
"Saya telepon beliau (kapolri), saya tanya kasusnya apa dan mengenai apa. Dijelaskan, ini berhubungan dengan pelaporan dari karyawan sehubungan dengan pembelian mobile crane, itu saja," kata Rini di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (31/8). (Lihat Saja: Lino Ancam Mundur, Serikat Pekerja BUMN: Copot Saja)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati demikian, Rini tetap memercayakan tahapan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Baca Juga: Bekas Menkeu era Soeharto Sebut RJ Lino Salah Jalankan Tugas)
"(Menteri Rini) hanya menanyakan (penggeledahan) itu dari mana? Saya bilang dari Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal). Masalah apa? Masalah pengadaan barang," kata Badrodin saat ditemui di Kantor Kementerian Korrdinator Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (31/8).
Badrodin mengungkapkan upaya penggeledahan tidak memerlukan izin dari pemerintah tapi pengadilan. Diungkapkannya, sejauh ini tidak ada upaya menghentikan pemeriksaan dari pemerintah.
"Penggeledahan itu bukan izin dari siapa tapi izin dari pengadilan," ujarnya.
Terkait proses pemeriksaan, Badrodin enggan berkomentar lebih lanjut. Pasalnya, hal itu menjadi kewenangan Bareskrim.
"Itu urusan Bareskrim,"ujarnya.
Selain itu, Badrodin juga mengungkapkan dukungannya pada percepatan masa bongkar muat barang (dwell time) di pelabuhan. Salah satunya, menugaskan bawahannya untuk terlibat dalam satuan tugas (satgas) bentukan Kemenko Maritim dan Sumber Daya.
"Saya sepenuhnya mendukung kebijakan dari Menko Kemaritiman. Apa yang akan dibenahi? Kalau masalah yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan hukum ya tentunya diserahkan pada kami," ujar Badrodin.
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan keterlibatan aparat kepolisian dalam satgas terkait.
"Kalau sudah hal-hal menyangkut yang sifatnya hukum kami enggak berwenang kami tentu akan minta bantuan dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Kapolri dan aparat," ujar Rizal. (utd/utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK