Jusuf Kalla: Proyek Waduk Jatigede Menguntungkan Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan proyek penggenangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mampu menguntungkan masyarakat sekitar. JK juga menjamin tak akan ada kerugian yang diderita warga akibat proyek besar pemerintah itu.

"Semua sekarang kebijakan pemerintah. Semua lahan yang dibebaskan itu untuk kebutuhan proyek pemerintah, itu pasti tidak merugikan orang, malah menguntungkan. Karena, misalkan harga tanahnya 10, pemerintah beli 15," kata JK sebelum meninggalkan kantornya, kemarin.

Pilihan Redaksi Anggota Dewan dari Majalengka Bersuara soal Waduk Jatigede Wakil Ketua DPR Minta Penggenangan Jatigede Tak Ditunda Lagi Desa di Jatigede Mulai Ditenggelamkan, Jokowi Batal Hadir Jelang Ditenggelamkan, Warga Jatigede Akan Dirikan Posko

JK mengatakan tujuan dari pembelian harga lahan yang ditawarkan dengan nilai lebih besar agar masyarakat mampu membeli lahan kembali. Selain itu, JK juga menegaskan pemerintah telah menyiapkan sumber dana sebagai pengganti lahan masyarakat yang dipakai untuk waduk ini.

"Sudah ada anggaran (ganti rugi). Dana sudah cukup, anggaran yang disiapkan ratusan miliar. Sekarang sedang diklarifikasi betul tanah ini milik siapa, ahli waris, berapa ahli waris," kata JK. (Baca: Jokowi Delegasikan Urusan Penenggelaman Jatigede ke Menteri)

Untuk diketahui, proyek Waduk Jatigede selalu tertunda sejak era Soekarno karena tersandung berbagai persoalan, misalnya pembebasan lahan warga dan kekhawatiran atas dampak sosial yang ditimbulkan. (Baca: Waduk Jatigede, Hasil Kegagalan Dialog Negara dan Rakyatnya)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat mencatat, sedikitnya terdapat 20 sekolah dasar yang bakal tenggelam akibat pengairan Jatigede. Siswa dari ke-20 SD itu pun mesti direlokasi dan hal itu membutuhkan biaya.

Selain itu, situs-situs kuno Kerajaan Sumedang Larang yang berjumlah lebih dari 20 akan ikut tenggelam oleh Jatigede.  (Baca: Penggenangan Jatigede Lancar, Polisi Kerahkan 500 Personel)

Sementara terkait ganti rugi terhadap masyarakat terdampak, Kepolisian Daerah Jawa Barat menyatakan tinggal lima persen warga yang belum mendapatkan ganti rugi karena belum melengkapi data yang diperlukan.

Kepolisian mengimbau kepada masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede yang belum mendapatkan uang ganti rugi untuk segera melengkapi dokumen-dokumennya. Adapun bagi warga yang tidak memiliki dokumen sah kepemilikan tanah maupun bangunan, diminta untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Sementara itu, penggenangan Waduk Jatigede seluas hampir 5 ribu hektare ini diprediksi menghabiskan waktu 200 hari. Waduk ini nantinya akan digunakan untuk mengairi 90 ribu hektare sawah di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, serta sebagai daya bagi pembangkit listrik 110 megawatt.

(obs/obs)