SDA Tuduh Penyidik Nikmati Haji dari Korupsi, KPK Bantah

Aghnia Adzkia, CNN Indonesia | Selasa, 08/09/2015 19:40 WIB
SDA Tuduh Penyidik Nikmati Haji dari Korupsi, KPK Bantah Terdakwa tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama periode 2012-2013 dan 2010-2011 Suryadharma Ali membaca eksepsi atau nota keberatan saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Suryadharma Ali atau yang akrab dipanggil SDA melalui pengacaranya, Johnson Panjaitan, menuduh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menikmati duit korupsi melalui program haji Kementerian Agama. Johnson menegaskan, penyidik tersebut tengah menjalankan tugasnya mengusut dugaan kasus korupsi yang dituduhkan ke kliennya.

"Sambil nyidik, dia naik haji pakai fasilitasnya Departemen Agama. Penyidik itu yang jadi saksi di praperadilan," kata Johnson di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/9).

Johnson melanjutkan, penyidik yang tak disebutkan namanya itu, mengikuti rombongan pengguna sisa kuota haji yang tidak terpakai. Rombongan itu diusulkan sedikitnya 14 kelembagaan. "Ada orang-orang tertentu yang dikasih dari lembaga itu," katanya.


Penyidik yang berangkat dari sisa kuota tersebut, Johnson bercerita, mulanya tak mengaku dari komisi antirasuah. Namun lambat laun, identitasnya diketahui. "Dia penyidik kasus Suryadharma Ali," katanya.

Menanggapi tuduhan tersebut, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Aji menyangkalnya. "Itu sudah lama diklarifikasi bahwa tidak ada pegawai KPK yang menerima fasilitas seperti yang dikatakan Suryadharma Ali," kata Anto, begitu ia akrab disapa, ketika dihubungi CNN Indonesia.

Anto menjamin seluruh biaya tugas dan pelaksanaan operasional pegawai KPK dibiayai oleh negara. Praktis, tak mungkin penyidiknya dibiayai oleh terdakwa korupsi.

Korupsi Haji Rugikan Negara Rp 27,28 M

Suryadharma didakwa korupsi penyelenggaraan ibadah haji sejak tahun 2010 hingga 2013. Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini didakwa merugikan keuangan negara sekitar Rp 27,28 miliar dan SAR 17,9 juta.

Modus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Agama ini yakni dengan menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelanggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dan mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, Suryadharma didakwa mengarahkan Tim Penyewaan Perumahan Haji Indonesia di Arab untuk menunjuk penyedia perumahan haji Indonesia yang tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan kuota haji nasional tak berdasar keadilan.

Dalam rentang periode Suryadharma menjabat, politikus partai berlambang kabah ini cenderung menunjuk orang yang dekat dengan lingkarannya untuk menjadi PPIH. Padahal orang tersebut bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai Kementerian Agama.

Pada tahun 2010, duit yang dikeluarkan untuk membiayai PPIH yakni sebayak Rp 2,55 miliar. Setahun selanjutnya, duit yang dibayarkan oleh kementerian yakni senilai Rp 2,83 miliar untuk uang harian dan tranpsportasi PPIH. Pada tahun 2012, duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp 2,82 miliar digelontorkan untuk membiayai PPIH. Sementara pada tahun 2013 kementerian yang dipimpin Suryadharma menghabiskan biaya APBN senilai Rp 4,56 miliar. Akibatnya, Jaksa KPK Supadi menyebut menyebabkan kerugian negara Rp 13,13 miliar pada sidang di Pengadilan Tipikor awal pekan lalu.

Sementara itu, untuk penyewaan rumah haji, Suryadharma Ali juga disebut ikut turun tangan menujuk lokasi persewaaan meski sudah ditolak sebelumnya oleh panitia dari kementerian. Lokasi tersebut disediakan oleh kader separtai dengan Suryadharma bernama Mukhlisin.

Alhasil, pada tahun 2010, terdapat kemahalan harga sewa empat rumah di Mekkah senilai SAR 2,467 juta. Sebagai balas budi, Suryadharma menerima kain penutup kabah atau kiswah dari Mukhlisin karena memuluskan persewaan rumah yang ditawarkan.

Pada tahun 2012, pola yang serupa kembali terjadi. Kali ini, Suryadharma bersekongkol dengan anggota Komisi VIII DPR RI, Hasrul Azwar dan Nurul Imam Mustofa. "Terdakwa memerintahkan Tim Penyewaan Perumahan untuk menunjuk majmuah (penyedia jasa) yang sama dengan yang diajukan oleh Harsul dan Nutul yakni Majmuah Al-Andalus," kata jaksa.

Di satu sisi, Tim Penyewaan belum selesai melakukan verifikasi. Terlebih, penetapan kapasitas yang ditunjuk melebihi kapasitas yang telah termaktub dalam surat keterangan kapasitas (ifadah). Beberapa majmuah juga tak memiliki ifadah. Alhasil, penunjukan langsung oleh Suryadharma tak sesuai dengan kriteria. Hal yang sama dilakukan pada tahun berikutnya bekerja sama dengan MS Dimyathi.

Meski pembayaran kepada majmuah dan hotel transito sesuai dengan harga kontrak, tetapi pelaksanaanya tak sesuai dan justru dialihkan ke hotel yang lebih murah. "Akibat dari penggunaan harga plafon sebagai harga kontrak dan tak ada nego untuk majmuah di Madinah maka ada kemahalan harga sejumlah SAR 14,09 juta dan pengadan hotel transito di Jeddah senilai SAR 1,4 juta."

Modus lainnya yakni memanfaatkan sisa kuota haji. Pada tahun 2010, terdapat sisa juota haji sebanyak 1.618 orang dari total 221.000. Sampai batas akhir pelunasan, terdapat 161 orang jemaah haji yang melunasi meski belum diberangkatkan pada tahun 2010. Agar dapat diberangkatkan, panitia pun mengganti nomor porsi jemahaan haji dengan nomor yang baru melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

"Pengangkatan jemaah haji tanpa berdasar antreian nomor porsi mengakibatkan nilai manfaat setoran BPIH hanya sejumlah Rp 139,7 juta dan belum cukup membayar biaya tak langsung seperti penerbangan petugas kloter dan biaya operasional yang seharusnya berjumlah Rp 872 juta," kata jaksa.

Kejadian serupa terjadi pada tahun 2011. Sebanyak 639 orang yang tak terdaftar sebelumnya justru dimasukkan dalam sistem. Mereka merupakan orang yang diusulkan oleh anggota DPR dan instansi terkait. Alhasil, pembayaran biaya tak langsung dan operasional senilai Rp 4,6 miliar tak dapat dipenuhi.

Pada tahun 2012, orang yang tak masuk daftar namun diberangkat yakni sebanyak 971 orang. Setoran ke negara pun tak jadi maksimal, seharusnya negara mendapat Rp 8,5 miliar namun hanya memperoleh Rp 1,09 miliar.

Suryadharma didakwa memperkaya orang lain seperti jajaran pegawai negeri di Kementerian beserta anggota DPR seperti Hasrul Azwar. Hasrul disebut mendapat keuntungan senilai SAR 5,8 juta.

Suryadharma didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1. (hel)