Gubernur Ahok akan Selidiki Penggunaan Anggaran Pidatonya

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang akrab disapa Ahok, mengaku tidak tahu anggaran penulisan pidatonya mencapai ratusan juta per tahun. Menurutnya, anggaran tersebut harusnya sudah dipotong dan tidak sebesar itu.

"Saya enggak tahu, itu mungkin total semua. Kami akan cek," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (9/9). (Baca juga: Ratusan Juta Biaya Pidato Ahok Dipersoalkan Dewan)

Pilihan Redaksi Ahok Larang Pemotongan Hewan Kurban Sembarangan Ahok Belum Capai Target Pendapatan dan Belanja Daerah Ahok: LRT Jangan Seperti Tiang Monorel, Jadi Batu Nisan

Ahok mengatakan dirinya akan mencari tahu anggaran tersebut digunakan untuk apa saja. Sebab, menurutnya, dirinya sudah tidak menggunakan orang luar untuk pembuatan naskah pidato dirinya.

“Kami akan cek, harusnya udah dipangkas. Dulu kan bayar orang luar, sekarang kami enggak. Makanya kita mau tau itu naskahnya siapa, bayarnya kemana," ucapnya.

Namun, Ahok menduga anggaran pembuatan naskah pidato bisa saja digunakan untuk menggaji Pekerja Harian Lepas (PHL). Dirinya pun mengatakan akan melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

"Jadi banyak PNS itu hampir enggak kerja sebetulnya. Jadi hampir semua yang kerja di DKI Jakarta itu hampir 50 ribu itu PHL dan PNS 72 ribu, yang kerja betul-betul itu adalah PHL yang disuruh-suruh," ujar Ahok.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus mempertanyakan tingginya anggaran penulisan pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang bernilai ratusan juta. Menurutnya, ada yang tak bisa dirasionalisasikan dari besaran yang dicantumkan pemerintah provinsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016.

Adanya biaya itu menimbulkan pertanyaan, sebab secara faktual, banyak pidato Ahok tak menggunakan naskah,” kata Bestari saat dihubungi CNN Indonesia.

Rencananya, DPRD bakal merekomendasikan pencoretan mata anggaran yang dinilainya tak rasional ini. Bukan hanya satu, menurutnya, masih banyak mata anggaran yang perlu ditinjau ulang.

Saat ini Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi sedang melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016. (sip)