Ahok Sebut Mafia Rusun Raup Keuntungan Miliaran Rupiah

Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Senin, 14 Sep 2015 11:15 WIB
Para mafia rusun ini ditengarai menjual 2.000 unit rusun dengan harga Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.
Warga mencuci pakaian menggunakan air yang berasal dari sumur buatan di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Muara Baru, Jakarta, Kamis (21/5). (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui saat ini masih ada mafia rumah susun di DKI Jakarta. Jumlah unit rusun yang mereka juga jual tak sedikit, sekitar 2.000 unit. Modus yang dijalankan mereka memanipulasi KTP untuk bisa memiliki unit rusun sebelum menjualnya.

Rusun sebenarnya diperuntukan bagi warga korban penggusuran. Namun dalam perkembangannya, banyak warga yang bukan korban penggusuran ikut tinggal di rusun.

Selama ini Ahok mengaku bersikap sabar menghadapi mereka yang disebut sebagai mafia rusun ini. Namun karena tak bisa dibiarkan terus menerus, Ahok mengaku akan bertindak tegas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah hampir tiga tahun sabar. Saya baikin, tapi maling semua," kata Ahok di Balai Kota, Senin (14/9). (Baca juga: Ahok Ancam Penjarakan Warga yang Jual Unit Rusun)

Ahok mencontohkan mafia Rusun Marunda yang menjual hampir 2.000 unit rusun. Mereka menurut Ahok bekerja sama dengan oknum pejabat setempat.

"Hampir dua ribu diperjual belikan, main KTP, tukar KTP Marunda, masuk lagi ke Muara Baru, terus dapat ganti uang kerohiman," kata Ahok.

Setelah mendapatkan rusun, para mafia ini lantas menjualnya. Rata-rata satu unit rusun dijual seharga Rp 30 juta hingga Rp 50 juta.

Dengan begitu, keuntungan yang bisa diraup oleh para mafia rusun ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Ahok menegaskan, tindakan mereka tak bisa dibiarkan. Jika mereka terus saja mengelabui Pemprov DKI Jakarta dengan modus memanipulasi KTP agar bisa menempati rusun dan menjualnya, warga yang membutuhkan rusun malah bisa tak mendapatkan.  (Baca juga: Ahok: Kualitas Rusun Tambora Setara dengan Singapura)

Prosedur standar yang ditetapkan Ahok untuk warga yang ingin tinggal di rusun adalah harus memiliki KTP sesuai dengan alamat rusun. Selama ini ia mengaku masih kerap kecolongan karena anak buahnya di lapangan yang tidak tegas.

Masih ada warga yang tinggal di rusun tapi tak punya KTP sesuai dengan alamat rusun tetap diizinkan tinggal. Ahok menuding Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta tidak tegas selama ini.

"Kadis Perumahan dia enggak mau kejam, warga yang tidak ganti KTP rusun tapi tetap dibuatkan rekening bank," kata Ahok. (sur)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER