Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso menyambangi kantor lamanya di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jakarta, Senin siang (14/9).
Datang menggunakan mobil dinasnya pada sekitar 11.30 WIB, Budi langsung memasuki kantor lamanya itu. Setelah menyelesaikan urusannya, dia baru menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi Bareskrim.
Mengenakan kemeja putih berlogo BNN, Budi mengatakan institusinya perlu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait pemberantasan narkotik. Dalam hal ini, dia berkoordinasi dengan Direktur Narkoba Bareskrim Brigadir Jenderal Anjan Pramuka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Narkoba ini kan sudah berbahaya, Indonesia sudah darurat narkoba. Kita tidak bisa santai, kita harus lari cepat," Kata Budi.
Tanpa menjelaskan secara rinci, Budi mengatakan pihaknya sudah menyusun langkah-langkah penindakan dan pencegahan. Langkah-langkah tersebutlah yang perlu dikoordinasikan dengan Bareskrim.
"Dalam waktu dekat penindakan dan pencegahan itu akan kami jalankan secara bersamaan," ujarnya. (Baca:
Budi Waseso: Saya Akan Tetap Buwas di BNN, Lihat Saja)Ketika ditanyai apakah koordinasi ini dilakukan karena BNN tidak mampu bekerja sendiri tanpa bantuan Bareskrim, Budi menampik. "Artinya begini, pemberantasan narkoba itu harus dilakukan secara serius."
Budi kini telah bertukar posisi dengan Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN. Dia dilantik pada pekan lalu, setelah Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi memutuskan harus diadakan rotasi di lingkungan pejabat Polri. (Baca:
Budi Waseso Resmi Jabat Kepala BNN, Kabareskrim Komjen Anang)
Rotasi ini, seperti pergantian Kepala Bareskrim sebelumnya, juga memancing kontroversi. Rotasi jabatan dikait-kaitkan berbagai pihak dengan kegaduhan yang diakibatkan Budi saat memberantas korupsi.
Sementara sebelumnya, saat Budi menggantikan Komisaris Jenderal Suhardi Alius sebagai Kepala Bareskrim, berbagai pihak menyebut ada gejolak internal Polri terkait kisruh dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sempat memanas awal tahun ini.
(obs)