Proses Pergantian Kabareskrim Budi Waseso Belum Selesai

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Komisaris Jenderal Budi Waseso dikabarkan akan digantikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar, Kamis malam (3/9). Namun, Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno membantah proses pergantian Budi oleh Anang tinggal melakukan pelantikan.

"Putusannya belum, masih proses Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) ya," kata Dwi saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat dini hari (4/9).

Lihat juga: JK Nilai Mutasi di Internal Kepolisian Hal yang Lumrah

Dia juga belum bisa memastikan kapan sidang Wanjakti akan memutuskan hal tersebut. Bahkan, dia belum bisa memastikan apakah Budi benar-benar akan diganti oleh Anang.  "Pak Kapolri bilang masih proses, saya tidak bisa mendahului," ujarnya.

Ketika ditanyai nama siapa saja yang mencuat untuk menggantikan Budi, Dwi yang juga salah satu anggota Wanjakti enggan mengungkapkan. "Itu rahasia, karena belum tentu jadi diganti juga," ujarnya.

Isu mutasi Budi diduga akibat dari efek dari beberapa kasus besar yang sedang ditangani Bareskrim. Beberapa di antaranya seperti perkara korupsi penjualan kondesat, kasus Pelindo II, dan penggeledahan di kantor Pertamina Foundation.

Pilihan Redaksi Kepala BNPT dan Kapolda Metro Menghadap Luhut Malam Ini JK Akui Sempat Kontak Budi Waseso soal Penggeledahan Pelindo Jalan Berliku Mutasi Kabareskrim Polri BNN Belum Terima Informasi Pergantian Buwas oleh Anang

Sementara itu, Anggota Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman, menilai kinerja Buwas perlu diapresiasi. Pasalnya, beberapa kasus yang menyangkut kerugian negara dalam jumlah besar sedang ditangani oleh Kabareskrim saat ini.

"Selama ini kami melihat Kabareskrim berani mengungkapkan beberapa kasus yang cukup besar," kata Hamidah.

Hamidah mengatakan pihaknya telah membicarakan isu mutasi ini dengan Kapolri, Wakapolri, dan Kabareskrim sendiri.

Namun proses tersebut masih terus digodok di tubuh Polri. Menurutnya, urusan mutasi maupun promosi jabatan adalah keputusan internal lembaga Polri sesuai kebutuhan organisasi, bukan karena intervensi politik dari pihak luar. (pit)