Menteri Siti Gelar Rapat Bersama Menko Luhut dan Panglima TNI

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menggelar rapat koordinasi besar terkait bencana kabut asap akibat kebakaran hutan di berbagai wilayah. Rapat digelar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Rapat Satuan Tugas Pengendalian Nasional Operasi Darurat Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan ini dihadiri oleh para pejabat tinggi negara seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Pilihan Redaksi Kabut Asap, Jokowi Perintahkan Menteri Siti Bertindak Cepat Kementerian Panggil Tiga Perusahaan Terkait Pembakaran Hutan Kadin: Kebakaran Hutan Rugikan Ekonomi Riau Rp 20 Triliun Kepala BNPB: Orang Sehat ke Riau Bisa Langsung Sesak

Selain itu hadir pula Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, jajaran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa.

Enam gubernur dari daerah rawan dan darurat asap juga diundang, yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani mengatakan rapat ini akan membahas mendalam mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan.

"Soal wacana evakuasi warga juga akan dibahas nanti, apakah diperlukan atau tidak," kata Rasio di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat yang di antaranya membidangi kehutanan dan lingkungan hidup menilai pemerintah tak beres dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.  

Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan kebakaran hutan yang terjadi saat ini seharusnya bisa dicegah.

“Hampir setiap tahun terjadi kebakaran, dan untuk tahun ini juga sudah diprediksi bakal terjadi kemarau panjang. Jadi mestinya bisa dicegah. Sosialisasi juga selama ini sangat kurang kepada masyarakat,” kata Firman.

Firman yang sudah dua periode duduk di Komisi IV menyesalkan lambatnya pemerintah mengantisipasi masalah kebakaran hutan dan kabut asap. DPR pekan ini akan memanggil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara itu Jokowi dari Timur Tengah telah menginstruksikan Menteri Siti untuk bertindak cepat. Ia juga meminta Kapolri menindak tegas seluruh pihak yang bertanggung jawab dan terlibat pembakaran hutan. Kepada perusahaan-perusahaan nakal itu, Jokowi memerintahkan izin hak pengelolaan hutan yang diberikan pemerintah ke mereka dicabut. (agk)