Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah belum merencanakan relokasi warga besar-besaran terkait status darurat asap di Provinsi Riau. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei siang ini, Selasa (15/9), di kantor kementerian.
"Nanti kami lihat bagaimana di lapangan. Kami akan dengar dari Kepala BNPB terlebih dahulu. Kami akan rapat koordinasi," kata Siti.
Willem baru saja mendarat di Jakarta semalam setelah seharian kemarin menyambangi Pekanbaru, Riau, untuk melihat langsung kondisi kabut asap di sana, sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Siti telah menginstruksikan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman untuk segera mendirikan posko-posko kesehatan karena asap di Riau amat berbahaya. (Baca:
Riau Darurat Asap, Indeks Pencemaran di Atas Level Berbahaya)
Dalam kondisi darurat asap, kata Siti, penanganan kesehatan terhadap anak kecil lebih diutamakan. Kementerian Kehutanan telah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan terkait persoalan kesehatan ini.
"Asapnya itu menyengsarakan masyarakat. Saya minta segera disegerakan penanganan kesehatan. Ibu Menkes juga sudah tahu dan sudah menyiapkannya," kata Siti.
Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Riau kemarin menyentuh angka 984 psi (polutan standar indeks). Angka itu sudah di atas level tertinggi ISPU, yakni berbahaya, yang berada di kisaran 300-500 psi. Selain Riau, ISPU di beberapa provinsi juga memburuk
Data BNPB menunjukan, ISPU di Siak tercatat 467 psi atau berbahaya, Dumai 464 psi atau berbahaya, Palembang 550 psi atau berbahaya, Pontianak 307 psi atau sangat tidak sehat, dan Banjarbaru 449 psi atau sangat tidak sehat.
(rdk)