Sekjen Sebut Belum Ada Agenda Perombakan Fraksi PKS di DPR

Jakarta, CNN Indonesia -- Munas Partai Keadilan Sejahtera selesai pada 15 September kemarin. Pengurus baru partai ini pun telah diumumkan.

Beberapa partai umumnya usai melakukan perubahan susunan pengurus akan melakukan perombakan di tingkatan fraksi. Pasalnya, fraksi adalah representasi partai di DPR.

Sekjen PKS Taufik Ridho menyatakan bahwa dalam munas, belum ada agenda untuk melakukan perombakan Fraksi PKS di DPR. “Belum masuk agenda perombakan fraksi,” katanya saat berbincang dengan CNN Indonesia, Kamis (17/9). (Baca juga: Sekjen PKS Sebut Dua Alasan Memilih Jadi Oposisi)

Taufik mengungkapkan, sejauh ini, PKS melihat kinerja fraksi bagus. Fraksi sebut Taufik akan menjalankan rencana strategis partai yang telah ditetapkan sebelumnya oleh majelis syuro.

Pilihan Redaksi Sadar Usia, Fahri Hamzah Maklum Tak Dapat Jabatan di PKS Ketua FPKS: Belum Ada Perintah Khusus dari Presiden Baru Fahri Hamzah: Kenaikan Tunjangan DPR Jangan Dimasalahkan Elite PKS Klaim Tak Ada Kubu-kubuan di Internal Partai

“Belum ada perintah khusus buat fraksi. Kalau urusan fraksi, presiden nanti yang akan langsung berhubungan dengan ketua fraksi,” ungkapnya.

Dalam munas, PKS memberikan perhatian khusus pada soal pelambatan ekonomi.

PKS meminta pemerintah bersama dengan DPR serius membahas Undang-Undang Jaring Pengaman Sosial Keuangan (UU JPSK). (Baca juga: PKS Tegaskan Tetap Partai Oposisi yang Loyal) 

Undang-undang ini dinilai perlu untuk memperkuat protokol ekonomi saat Indonesia mengalami krisis finansial. Ini adalah salah tawaran PKS untuk mengatasi pelambatan ekonomi untuk jangak menengah.

Untuk jangka panjang, PKS meminta pemerintah untuk memperkuat rantai industri Indonesia. Selama ini, rantai nilai (chain management) masih banyak yang bolong. Untuk ini pemerintah harus serius membenahi sektor industri agar tak fokus pada impor, terutama barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Sementara untuk jangka pendek, pemerintah diminta melakukan tindakan yang afirmatif. Salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin. (Baca juga: Presiden PKS: Indonesia Berpotensi Jadi Negara Gagal)

Itu bisa dilakukan dengan cash transfer, pembangunan infrastruktur daskar masyarakat skala kecil, dan pemberian insentif bagi perusahaan padat karya yang tidak melakukan PHK.

Perlu juga mempercepat penyerapan anggaran pembangunan, termasuk anggaran di daerah, diversifikasi pasar ekspor baru termasuk pembiayaan eksportir yang selama ini belum tersentuh, serta koordinasi BUMN untuk mempengaruhi pasar valas.

(hel)