Korban Erupsi Sinabung Dapat Lahan Pertanian 0,5 Ha
CNN Indonesia
Selasa, 22 Sep 2015 08:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi mengungkapkan, pemerintah akan memberikan lahan pertanian seluas 0,5 hektare kepada para korban erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatra Utara.
Erry menyebutkan, dari total wilayah terdampak, terdapat 10 desa yang akan direlokasi ke tempat yang berada di radius 3 hingga 5 kilometer.
"Disampaikan Pangdam, relokasi akan dibangun hunian tetap, terbagi atas tiga tahap, total 10 desa. Tahap I terdiri dari tiga desa, 370 KK (kepala keluarga). Ini yang akan ditinjau Presiden pada 24 September nanti," ujar Erry di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/9).
Sementara tahap kedua, imbuh dia, akan dilakukan pembangunan rumah di empat desa dengan jumlah kepala keluarga mencapai 1.608 orang.
"Maka, Presiden tadi tanya kesiapan tanah di lokasi ini, karena tanah yang akan diberikan kepada pengungsi bukan hanya tanah tapak bangunan, tetapi juga tanah untuk lahan pertanian. Masing-masing KK akan dapat 0,5 hektare, jadi (total) ada 185 hektare," kata dia.
Ia menuturkan, yang direlokasi sekarang tidak masuk dalam bagian pengungsi. Jika pengungsi saat ini ada 10 desa yang terdiri dari 2.615 KK dengan total penduduk 9.583 jiwa, maka dari situ ada tiga desa yang masuk tahap III yang akan direlokasi.
"Presiden berharap penyelesaian huntap (hunian tetap) bisa segera ditindaklanjuti, terutama dalam kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," ujar dia.
Sepakat dengan Erry, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan lahan untuk huntap dan lahan pertanian seluas 0,5 hektare per KK.
"Sedang dalam proses land clearing. Diharapkan pada akhir tahun semua sudah selesai," ujar dia.
Selain itu, Willem mengaku mendapat perintah dari Jokowi untuk melengkapi bangunan baru yang akan segera menjadi milik para pengungsi tersebut dengan sarana dan prasarana, terutama ketersediaan air dan listrik.
"Untuk 125 unit (bangunan rumah) lengkap air dan listrik, sisanya dalam proses penyelesaian yang ditargetkan 15 Desember nanti sudah selesai," kata dia.
Tak hanya ketersediaan air dan listrik, Willem juga diinstruksikan Jokowi untuk membangun insfrastruktur jalan akses dan jalan lingkungan di mana perumahan itu berada. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"BNPB menyiapkan dua kendaraan mini bus, karena belum ada trayek dan kendaraan umum. Kendaraan ini untuk mengangkut dari jalan menuju permukiman yang panjangnya kurang lebih 9 kilometer," ujar dia.
Erry menyebutkan, dari total wilayah terdampak, terdapat 10 desa yang akan direlokasi ke tempat yang berada di radius 3 hingga 5 kilometer.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka, Presiden tadi tanya kesiapan tanah di lokasi ini, karena tanah yang akan diberikan kepada pengungsi bukan hanya tanah tapak bangunan, tetapi juga tanah untuk lahan pertanian. Masing-masing KK akan dapat 0,5 hektare, jadi (total) ada 185 hektare," kata dia.
"Presiden berharap penyelesaian huntap (hunian tetap) bisa segera ditindaklanjuti, terutama dalam kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten," ujar dia.
Sepakat dengan Erry, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan lahan untuk huntap dan lahan pertanian seluas 0,5 hektare per KK.
"Sedang dalam proses land clearing. Diharapkan pada akhir tahun semua sudah selesai," ujar dia.
Selain itu, Willem mengaku mendapat perintah dari Jokowi untuk melengkapi bangunan baru yang akan segera menjadi milik para pengungsi tersebut dengan sarana dan prasarana, terutama ketersediaan air dan listrik.
"Untuk 125 unit (bangunan rumah) lengkap air dan listrik, sisanya dalam proses penyelesaian yang ditargetkan 15 Desember nanti sudah selesai," kata dia.
Tak hanya ketersediaan air dan listrik, Willem juga diinstruksikan Jokowi untuk membangun insfrastruktur jalan akses dan jalan lingkungan di mana perumahan itu berada. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
"BNPB menyiapkan dua kendaraan mini bus, karena belum ada trayek dan kendaraan umum. Kendaraan ini untuk mengangkut dari jalan menuju permukiman yang panjangnya kurang lebih 9 kilometer," ujar dia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK