Perusahan Pembakar Wajib Kembalikan Lahannya ke Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan perusahaan pelaku pembakaran lahan dan hutan diwajibkan untuk mengembalikan lahan yang terbakar ke negara dan wajib meminta maaf kepada publik.

Bambang menjelaskan, dalam waktu 60 hari atau terhitung dua bulan dari hari ini, perusahaan yang areanya terbakar harus mengembalikan lahannya kepada negara. Areal yang terbakar ini juga akan menjadi bukti untuk proses hukum berikutnya. Nantinya, areal tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan restorasi.

"Tujuannya agar tahun depan areal ini tidak akan terbakar lagi," kata Bambang di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (22/9).

Lebih lanjut, Bambang menuturkan area yang akan di restorasi tersebut akan dibangun kembali oleh pemerintah dengan tata kelola berbasis masyarakat.

Pilihan Redaksi Industri Sawit Terpukul Dua Kali Akibat Kebakaran Hutan Pemerintah Waspadai Adanya Titik Api Baru di Papua dan Maluku PTPN VII: Kami Tak Terlibat Pembakaran Hutan Kementerian Kehutanan Bekukan Empat Perusahaan Pembakar Hutan

Ia menegaskan, perusahaan akan tetap bertanggung jawab dengan kewajiban memenuhi sarana prasarana pemadaman paling lambat 90 hari atau tiga bulan. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait, untuk menjamin tanggung jawab perusahaan supaya kebakaran tak meluas.

Bambang juga meminta kepada perusahaan agar segera menyampaikan permintaan maafnya kepada publik sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen mereka atas menerima keputusan dan untuk menjaga lingkungan ke depannya.

"Perusahaan setelah dikenakan sanksi, mulai kemarin dan hari ini sudah berlaku, harus menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat luas," ujar Bambang.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan sanksi berupa pembekuan izin kepada empat perusahaan yang areal dan lahannya mengalami kebakaran.

Keempat perusahaan itu adalah PT Tempirai Palm Resources, di Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan PT Waringin Agro Jaya di Sumatera Selatan. Sedangkan PT Langgam Inti Hibrido dan PT Hutani Sola Lestari yang merupakan perusahaan pemegang izin hak pemanfaatan hutan kayu (HPH) terdapat di Provinsi Riau.

Bambang menyebut keempat perusahaan tersebut dibekukan izin dan dihentikan operasionalnya terhitung per hari ini. Ia juga menambahkan, keempat perusahaan itu belum ditemukan keterlibatan pihak asing. (hel)