Faktor Alam Hambat Proses Pemadaman Kebakaran Hutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan faktor alam di kawasan Sumatera dan Kalimantan menjadi penghambat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Akibatnya, wilayah tersebut dan sekitarnya kemungkinan akan merasakan dampak karhutla sampai akhir tahun.

"Cuaca kering, terbatasnya air, dan sarana prasarana serta luasnya wilayah yang terbakar menjadi kendala dalam pemadaman. Api yang sudah padam terbakar kembali karena gambut terbakar di bawah permukaan," ujar Kepala Pusat Dana Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (28/9).

Pilihan Redaksi Polri Tetapkan 204 Tersangka Kebakaran Hutan BNPB: Operasi Pemadaman Karhutla Tahun Ini yang Terbesar Pemerintah Siapkan Pesawat Pengebom Air untuk Atasi Asap Singapura Sebut Empat Perusahaan Indonesia Pemicu Kabut Asap FITRA: Kementerian Kehutanan Mirip Pemadam Kebakaran

Sutopo mengatakan, pembakaran lahan pertanian, perkebunan, dan semak belukar juga masih dilakukan oleh oknum yg tidak bertanggungjawab. Alhasil, pembakaran itu menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menjadi terbatas.

Berdasarkan data BNPB, hari ini jarak pandang di Palangkaraya hanya mencapai 400 meter, Pekanbaru 1000 m, Kerinci 400 m, Jambi 400 m, dan Rengat 300 m. Adapun jarak pandang Muara Taweh yang berada di Kalimantan Tengah hanya mencapai 100 m. "Kualitas udara seperti ISPU di Pontianak 705 (Berbahaya), Palangkaraya (Berbahaya), Palembang 261 (Sangat Tidak Sehat), dan Pekanbaru 208 (Tidak Sehat)," kata Sutopo.

BNPB dan tim operasi gabungan kata Sutopo akan melakukan tindakan tegas dan keras terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. "Ancaman karhutla berpotensi hingga akhir November 2015 jika pencegahan tidak dilakukan dengan keras dan tegas," katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan pihaknya mengerahkan 183 orang ke lapangan untuk verifikasi perusahaan yang diduga membakar hutan sesuai catatan yang dimiliki oleh kementerian tersebut. "Sebanyak 183 orang itu juga kami beri pelatihan sebelum diturunkan ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Kami teliti lagi dan tidak menutup kemungkinan ditemukan pelaku di luar data yang kami punya,"kata Siti saat ditemui di kompleks Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Siti mengatakan verifikasi itu akan dilakukan terhadap 139 areal konsesi yang terbakar. Kementerian LHK telah mengantongi sekitar 29 nama perusahaan yang diduga kuat sebagai pembakar hutan dan lahan.

(obs)