Lambert Pekikir: Tudingan OPM Menyandera WNI itu Lucu

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyanderaan dua Warga Negara Indonesia pada pertengahan September di Papua Nugini memunculkan dugaan keterlibatan Organisasi Papua Merdeka dalam aksi kriminal tersebut. Dugaan itu sempat dilontarkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Namun Juru Runding OPM Jeffrey Pagawak menampik tuduhan tersebut. Ia langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw untuk mengklarifikasi hal itu.

Lihat juga: Jeffrey OPM Hubungi Kapolda Papua, Bantah Sandera WNI

Bantahan juga disampaikan oleh Panglima OPM Wilayah Perbatasan Papua-PNG, Lambert Pekikir. Ia menyebut organisasinya tak mendalangi aksi penyanderaan dua WNI. Ia meminta pemerintah RI tak asal tuding.

Sampai saat ini identitas individu maupun kelompok dari tujuh penyandera WNI yang telah ditangkap tentara Papua Nugini, belum diungkap ke publik.

Lihat juga: Militer PNG Tangkap 7 Orang Anggota Kelompok Penyandera WNI

Berikut pernyataan Panglima OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, dalam wawancara dengan wartawan CNN Indonesia, Utami Diah Kusumawati.

Bagaimana tanggapan Anda atas tudingan OPM berada di belakang aksi penyanderaan dua WNI di Papua Nugini baru-baru ini? Apakah itu benar?

Saya sendiri sangat menyesalkan kejadian penyanderaan tersebut.

Kami, OPM, secara resmi telah menyampaikan aspirasi kami mengenai penyelesaian persoalan konflik di Papua dengan jalan damai, dan itu telah disetujui beberapa pihak dan pejabat di institusi pemerintahan RI pada pertemuan di Jakarta akhir tahun lalu.

Makanya, tudingan ini sesuatu yang lucu.

Kami juga kaget kenapa ada peristiwa ini. OPM terkejut. Kelompok mana yang melakukan aksi penyanderaan ini dan siapa mereka? Oleh karenanya, saat itu kami meminta  pemerintah Indonesia dan PNG bisa serius mengungkap siapa pelaku penyanderaan dua WNI tersebut.

 
Anda tahu pelakunya dari kelompok mana?

Tidak tahu. Namu, yang pasti mereka bukan dari OPM. Analisis beberapa pihak mengarah ke adanya dugaan persaingan bisnis kayu, karena di wilayah perbatasan Papua-PNG banyak perusahaan kayu yang dikuasai anggota TNI, Polri, militer, serta kalangan sipil. Apalagi yang disandera adalah operator (pekerja) dari perusahaan kayu.

Saat ini apa yang sedang Anda dan kawan-kawan OPM lakukan?

Kami sedang menunggu inisiasi pemerintah untuk menindaklanjuti pertemuan terakhir kami di Jakarta pada bulan Desember 2014 lalu.

Saya sendiri sedang mempersiapkan program menuju penyelesaian konflik Papua secara damai, yang merupakan kelanjutan kesepakatan Desember 2014 bersama pemerintah pusat. Nama programnya Keerom Damai.

Keerom Damai turut difasilitasi oleh Bupati Keerom dan Gereja Katolik Dekenat Keerom, mempertemukan petinggi OPM, tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk mewujudkan kedamaian di Kabupaten Keerom, Papua.

Saat itu pemerintah memberikan jaminan keselamatan bagi rekan-rekan OPM untuk keluar dari persembunyian kami di hutan dan gunung, untuk menyiapkan aspirasi kami demi Papua damai tersebut. Oleh karena itu kami minta aparat militer untuk tidak mengintimidasi anak-anak buah saya, karena sudah dijaminkan dari kesepakatan antara OPM dengan pemerintah pusat pada tahun lalu tersebut.

Ikuti sambungan wawancara dengan Panglima OPM Perbatasan Lambert Pekikir di bagian berikutnya. Lambert bicara soal kekecewaannya terhadap pemerintah RI.

Lihat juga: Lambert Pekikir: Pemerintah RI Tak Serius Atasi Konflik Papua

(agk)