Jawa Barat Turut Pasok Daging Anjing di Ibu Kota
Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Kamis, 01 Okt 2015 19:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Peredaran daging anjing untuk dikonsumsi warga Jakarta kerap berasal dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKP) DKI Jakarta yang diperoleh CNN Indonesia tercatat ada 10 rumah makan batak (lapo) dan rumah potong anjing yang memperoleh daging anjing dari kawasan Jawa Barat selama ini.
10 lapo dan rumah potong anjing yang memperoleh daging dari Jawa Barat itu baru berasal dari kawasan Jakarta Timur. Jika dipilah lebih jauh tercatat ada 8 lapo yang mendapat pasokan daging anjing langsung dari Jawa Barat.
Rata-rata daging anjing dari Jawa Barat berasal dari kawasan Sukabumi dan Bekasi. Namun, tercatat ada sebuah rumah potong anjing di Jakarta Timur yang mendapatkan daging dari Bandung.
Dalam data yang diperoleh diketahui ada lebih dari 40 lapo yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Seluruh lapo yang terdata menyebar keberadaannya di tiap kecamatan di Jakarta Timur.
Selain mendapat pasokan daging anjing dari Jawa Barat, lapo dan rumah potong anjing di Jakarta Timur juga kerap memperoleh bahan dari pasar-pasar dan beberapa daerah di Jakarta.
Beberapa pasar dan daerah yang menjadi asal daging anjing untuk dikonsumsi adalah Pasar Senen, Pasar Jaya Cijantung, Pasar Ciracas, Pulogebang, Perumnas Klender, Kapuk, dan Cililitan.
Walaupun daerah asal daging anjing untuk dimakan beragam, namun mayoritas lapo tercatat mendapatkan dagingnya dari Pasar Senen. Rata-rata tiap lapo menghabiskan 2 hingga 10 kilogram daging anjing tiap harinya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengelolaan pada DPKP DKI Jakarta, Erwin Fahri, mengatakan pemerintah provinsi belum akan menentukan apakah melarang peredaran daging anjing atau tidak.
Data-data ihwal peredaran daging anjing di seluruh Jakarta menurut Erwin baru akan dibahas pada rapat besar Senin pekan depan.
Rapat itu akan mengundang seluruh dinas terkait. Hasil pertemuan itu nantinya akan dilengkapi pendapat akademisi, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan masyarakat.
"Semuanya nanti akan dilaporkan ke gubernur dan baru akan ditentukan perlu tidaknya mengeluarkan peraturan gubernur," ujarnya.
Jikapun pergub tersebut pada akhirnya dibuat, Erwin memperkirakan peraturan itu akan lebih mengarah pada pengawasan peredaran anjing dan bukan pelarangan. Seluruh upaya Pemprov DKI Jakarta ini, menurutnya, bermuara pada upaya mempertahankan status daerah bebas penyakit rabies. (bag)
10 lapo dan rumah potong anjing yang memperoleh daging dari Jawa Barat itu baru berasal dari kawasan Jakarta Timur. Jika dipilah lebih jauh tercatat ada 8 lapo yang mendapat pasokan daging anjing langsung dari Jawa Barat.
Rata-rata daging anjing dari Jawa Barat berasal dari kawasan Sukabumi dan Bekasi. Namun, tercatat ada sebuah rumah potong anjing di Jakarta Timur yang mendapatkan daging dari Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam data yang diperoleh diketahui ada lebih dari 40 lapo yang terletak di kawasan Jakarta Timur. Seluruh lapo yang terdata menyebar keberadaannya di tiap kecamatan di Jakarta Timur.
Selain mendapat pasokan daging anjing dari Jawa Barat, lapo dan rumah potong anjing di Jakarta Timur juga kerap memperoleh bahan dari pasar-pasar dan beberapa daerah di Jakarta.
Walaupun daerah asal daging anjing untuk dimakan beragam, namun mayoritas lapo tercatat mendapatkan dagingnya dari Pasar Senen. Rata-rata tiap lapo menghabiskan 2 hingga 10 kilogram daging anjing tiap harinya.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pengawasan dan Pengelolaan pada DPKP DKI Jakarta, Erwin Fahri, mengatakan pemerintah provinsi belum akan menentukan apakah melarang peredaran daging anjing atau tidak.
Data-data ihwal peredaran daging anjing di seluruh Jakarta menurut Erwin baru akan dibahas pada rapat besar Senin pekan depan.
Rapat itu akan mengundang seluruh dinas terkait. Hasil pertemuan itu nantinya akan dilengkapi pendapat akademisi, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia dan masyarakat.
"Semuanya nanti akan dilaporkan ke gubernur dan baru akan ditentukan perlu tidaknya mengeluarkan peraturan gubernur," ujarnya.
Jikapun pergub tersebut pada akhirnya dibuat, Erwin memperkirakan peraturan itu akan lebih mengarah pada pengawasan peredaran anjing dan bukan pelarangan. Seluruh upaya Pemprov DKI Jakarta ini, menurutnya, bermuara pada upaya mempertahankan status daerah bebas penyakit rabies. (bag)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK