WAWANCARA KHUSUS
Mohamad Nasir: Kecurangan Ijazah Palsu Akan Saya Binasakan
Yohannie Linggasari | CNN Indonesia
Sabtu, 03 Okt 2015 18:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Baru-baru ini, isu ijazah palsu kembali mencuat lantaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa perguruan tinggi yang dicurigai mengeluarkan ijazah dengan proses pembelajaran yang tidak benar.
Menteri Nasir mengklaim tidak akan beri ampun. Sudah terlalu lama “penyakit” ini bersarang di masyarakat. Nasir mengakui ijazah palsu laku terus karena pasarnya memang ada. Moral serba instan dan tabiat mengejar gelar semata untuk prestise jadi penyebabnya.
Jurnalis CNN Indonesia Yohannie Linggasari berbincang dengan Mohamad Nasir terkait upaya penyelesaian persoalan ijazah palsu, juga soal anggaran kementeriannya yang terancam dipotong. Berikut petikan wawancaranya:
Apa saja temuan dari tim investigasi ijazah palsu?
Setelah kami lakukan inspeksi mendadak, ada satu perguruan tinggi yang melakukan proses pembelajaran yang tidak benar, yaitu tanpa melalui kuliah, bisa dapat ijazah. Ini bahaya karena tidak sesuai dengan standar daya saing nasional.
Kami sebenarnya tidak memaksakan kepada anak Indonesia atau bangsa Indonesia untuk memiliki ijazah sarjana. Enggak. Namun, yang penting punya KKN (Kualifikasi Kompetensi Nasional). Bagi mereka dari latar belakang praktisi, maka kami ingin lakukan uji kompetensinya, setara dengan sarjana, atau setara dengan magister, atau setara dengan doktor. Jadi, kami sudah ada kerangkanya itu.
Nah, ternyata masyarakat tidak melakukan hal itu, inginnya mendapatkan ijazah tanpa melalui proses pembelajaran. Sementara, dia enggak punya kompetensi. Kalau dia tidak punya kompetensi, daya saing bangsa akan terpengaruh. Ini masalah moral. Masalah moral inilah yang harus kita jaga betul.
Dan terakhir, sampai sekarang, ada beberapa perguruan tinggi melakukan proses yang namanya pembelajaran yang tidak benar tadi. Ini selalu saya lakukan tindak lanjut, pengawasan, dan pengecekan kepada semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan tim sudah mulai jalan terus, memberikan laporan kepada kami. Kalau memang ada proses pembelajaran yang tidak benar, kami akan cek lebih mendalam.
Apakah proses pembelajaran yang tidak benar itu karena rasio dosen dan mahasiswa kurang? Atau di dalam proses perkuliahannya? Atau dia melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai aturan?
Kalau mereka pelanggarannya di tiga komponen ini, maka kami akan lakukan pembinaan. Namun, kalau dia melakukan kecurangan mengeluarkan ijazah tanpa melalui proses (pembelajaran), ini betul-betul kecurangan yang harus ditertibkan. Kecurangan ijazah palsu akan kami binasakan. Kami tak kasih ampun.
Sampai saat ini ada berapa perguruan tinggi abal-abal yang ditemukan Kemenristekdikti?
Kalau yang masuk dalam perguruan tinggi nonaktif, ada banyak ya. Namun, nonaktif itu tidak lantas langsung berarti abal-abal, belum tentu, ya. Yang nonaktif inilah yang harus kami lakukan perbaikan-perbaikan terus. Nah, dari yang nonaktif ini, kami lacak lebih jauh. Ada 243 perguruan tinggi nonaktif. Jadi, ini satu per satu akan saya lacak semuanya. Kalau proses pembelajarannya yang tidak benar, kami akan tertibkan. Tapi, kalau kecurangan, ya saya tutup.
Perguruan tinggi yang sudah ditutup ada berapa?
Ada empat yang sudah resmi ditutup. Yang lainnya, masih ditindaklanjuti. Seperti kemarin, wisuda palsu di Tangerang. Yang sudah ditutup itu ada di Medan (1), Jakarta (1), Jawa Barat (1), dan Bali (1). Nah, tim kami yang kemarin dari Surabaya menemukan lagi satu pelanggaran akademik. Namun, kami akan dalami lagi. Kalau memang ada satu pelanggaran akademik, akan saya tertibkan. Sekarang tim ada di Sulawesi, sudah ada beberapa laporan menyangkut ini juga, tetapi saya belum tahu pasti.
Apakah ijazah palsu sudah menjadi sindikat? Seperti modus pegawai negeri sipil (PNS) untuk dapat gelar?
Ya (sudah jadi sindikat). Oleh karena itu, ada sanksi bagi PNS yang ketahuan punya ijazah palsu, berupa penurunan terhadap status sebagai PNS, atau menurunkan jabatannya. Nanti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lah, yang punya kewenangan. Kami juga sudah bentuk satuan tugas (satgas). Anggotanya kemenristekdikti, kejaksaan agung, kepolisian, dan KemenpanRB. Kami juga mau melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau memang ada pelanggaran administrasi, kami serahkan kepada KemenpanRB. Namun, kalau sudah ada unsur pidana, kami serahkan ke kejaksaan atau polri.
Sudah sekian kali sidak Anda lakukan, apakah sudah memberikan efek jera?
Kayaknya belum. Bisa jera itu jika: Pertama, dilakukan terus-menerus. Kedua, ada tindakan yang tegas. Kalau ada satu bentuk kecurangan besar-besaran, bisa saya tutup. Kalau ditutup, berarti udah enggak bisa apa-apa lagi. Saya cabut izinnya. Kalau urusan pidana saya serahkan ke polisi. Kami hanya punya kewenangan ini perlu dicabut atau tidak.
Permasalahan ijazah palsu tidak akan dibiarkan lagi?
Tidak akan saya biarkan lagi. Akan saya lacak terus.
Anggaran Kemenristekdikti terancam dipotong sebesar Rp 5,6 triliun dalam pagu sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pendapat Anda?
Kami sudah bicarakan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional supaya anggaran yang ada di kemenristekdikti dikembalikan. Karena apa? Kalau dipotong, akan berdampak nasional. Kalau ditetapkan turun, akan berdampak pada pelanggaran UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap biaya operasional perguruan tinggi negeri. Kalau biaya operasional perguruan tinggi negeri itu turun, akan berdampak kepada mahasiswa, nanti akan kena tarif yang tinggi. Dalam hal ini, uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kalau SPP mahasiswa naik, yang muncul adalah demo besar-besaran mahasiswa. Ini harus kami atasi betul.
Bagaimana dampaknya ke kesempatan beasiswa?
Beasiswa yang baru ya. Pendaftaran beasiswa baru, bisa ditutup. Karena penurunan (anggaran) ini. Kalau anggaran kementerian kami terpaksa turun, yang kami lakukan adalah memperjuangkan beasiswa yang sudah berjalan. Kalau tidak, bahaya ini, biaya tiba-tiba putus, kan nanti masalah.
Akankah Anda menemui presiden untuk memperjuangkan anggaran kementerian Anda?
Kami sudah lapor. Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju anggaran yang ada di Kemenristekdikti tidak diturunkan. Itu berdampak pada pelanggaran UU. Mungkin, yang diturunkan barangkali yang terkait infrastruktur, sarana dan prasarana, bukan anggaran kemenristekdikti.
(pit)
Menteri Nasir mengklaim tidak akan beri ampun. Sudah terlalu lama “penyakit” ini bersarang di masyarakat. Nasir mengakui ijazah palsu laku terus karena pasarnya memang ada. Moral serba instan dan tabiat mengejar gelar semata untuk prestise jadi penyebabnya.
Jurnalis CNN Indonesia Yohannie Linggasari berbincang dengan Mohamad Nasir terkait upaya penyelesaian persoalan ijazah palsu, juga soal anggaran kementeriannya yang terancam dipotong. Berikut petikan wawancaranya:
Apa saja temuan dari tim investigasi ijazah palsu?
Setelah kami lakukan inspeksi mendadak, ada satu perguruan tinggi yang melakukan proses pembelajaran yang tidak benar, yaitu tanpa melalui kuliah, bisa dapat ijazah. Ini bahaya karena tidak sesuai dengan standar daya saing nasional.
Kami sebenarnya tidak memaksakan kepada anak Indonesia atau bangsa Indonesia untuk memiliki ijazah sarjana. Enggak. Namun, yang penting punya KKN (Kualifikasi Kompetensi Nasional). Bagi mereka dari latar belakang praktisi, maka kami ingin lakukan uji kompetensinya, setara dengan sarjana, atau setara dengan magister, atau setara dengan doktor. Jadi, kami sudah ada kerangkanya itu.
Nah, ternyata masyarakat tidak melakukan hal itu, inginnya mendapatkan ijazah tanpa melalui proses pembelajaran. Sementara, dia enggak punya kompetensi. Kalau dia tidak punya kompetensi, daya saing bangsa akan terpengaruh. Ini masalah moral. Masalah moral inilah yang harus kita jaga betul.
Dan terakhir, sampai sekarang, ada beberapa perguruan tinggi melakukan proses yang namanya pembelajaran yang tidak benar tadi. Ini selalu saya lakukan tindak lanjut, pengawasan, dan pengecekan kepada semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Bahkan tim sudah mulai jalan terus, memberikan laporan kepada kami. Kalau memang ada proses pembelajaran yang tidak benar, kami akan cek lebih mendalam.
Apakah proses pembelajaran yang tidak benar itu karena rasio dosen dan mahasiswa kurang? Atau di dalam proses perkuliahannya? Atau dia melakukan proses pembelajaran yang tidak sesuai aturan?
Kalau mereka pelanggarannya di tiga komponen ini, maka kami akan lakukan pembinaan. Namun, kalau dia melakukan kecurangan mengeluarkan ijazah tanpa melalui proses (pembelajaran), ini betul-betul kecurangan yang harus ditertibkan. Kecurangan ijazah palsu akan kami binasakan. Kami tak kasih ampun.
Sampai saat ini ada berapa perguruan tinggi abal-abal yang ditemukan Kemenristekdikti?
Kalau yang masuk dalam perguruan tinggi nonaktif, ada banyak ya. Namun, nonaktif itu tidak lantas langsung berarti abal-abal, belum tentu, ya. Yang nonaktif inilah yang harus kami lakukan perbaikan-perbaikan terus. Nah, dari yang nonaktif ini, kami lacak lebih jauh. Ada 243 perguruan tinggi nonaktif. Jadi, ini satu per satu akan saya lacak semuanya. Kalau proses pembelajarannya yang tidak benar, kami akan tertibkan. Tapi, kalau kecurangan, ya saya tutup.
Perguruan tinggi yang sudah ditutup ada berapa?
Ada empat yang sudah resmi ditutup. Yang lainnya, masih ditindaklanjuti. Seperti kemarin, wisuda palsu di Tangerang. Yang sudah ditutup itu ada di Medan (1), Jakarta (1), Jawa Barat (1), dan Bali (1). Nah, tim kami yang kemarin dari Surabaya menemukan lagi satu pelanggaran akademik. Namun, kami akan dalami lagi. Kalau memang ada satu pelanggaran akademik, akan saya tertibkan. Sekarang tim ada di Sulawesi, sudah ada beberapa laporan menyangkut ini juga, tetapi saya belum tahu pasti.
Apakah ijazah palsu sudah menjadi sindikat? Seperti modus pegawai negeri sipil (PNS) untuk dapat gelar?
Ya (sudah jadi sindikat). Oleh karena itu, ada sanksi bagi PNS yang ketahuan punya ijazah palsu, berupa penurunan terhadap status sebagai PNS, atau menurunkan jabatannya. Nanti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lah, yang punya kewenangan. Kami juga sudah bentuk satuan tugas (satgas). Anggotanya kemenristekdikti, kejaksaan agung, kepolisian, dan KemenpanRB. Kami juga mau melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau memang ada pelanggaran administrasi, kami serahkan kepada KemenpanRB. Namun, kalau sudah ada unsur pidana, kami serahkan ke kejaksaan atau polri.
Sudah sekian kali sidak Anda lakukan, apakah sudah memberikan efek jera?
Kayaknya belum. Bisa jera itu jika: Pertama, dilakukan terus-menerus. Kedua, ada tindakan yang tegas. Kalau ada satu bentuk kecurangan besar-besaran, bisa saya tutup. Kalau ditutup, berarti udah enggak bisa apa-apa lagi. Saya cabut izinnya. Kalau urusan pidana saya serahkan ke polisi. Kami hanya punya kewenangan ini perlu dicabut atau tidak.
Permasalahan ijazah palsu tidak akan dibiarkan lagi?
Tidak akan saya biarkan lagi. Akan saya lacak terus.
Kami sudah bicarakan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional supaya anggaran yang ada di kemenristekdikti dikembalikan. Karena apa? Kalau dipotong, akan berdampak nasional. Kalau ditetapkan turun, akan berdampak pada pelanggaran UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di situ dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap biaya operasional perguruan tinggi negeri. Kalau biaya operasional perguruan tinggi negeri itu turun, akan berdampak kepada mahasiswa, nanti akan kena tarif yang tinggi. Dalam hal ini, uang kuliah tunggal (UKT) atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Kalau SPP mahasiswa naik, yang muncul adalah demo besar-besaran mahasiswa. Ini harus kami atasi betul.
Bagaimana dampaknya ke kesempatan beasiswa?
Beasiswa yang baru ya. Pendaftaran beasiswa baru, bisa ditutup. Karena penurunan (anggaran) ini. Kalau anggaran kementerian kami terpaksa turun, yang kami lakukan adalah memperjuangkan beasiswa yang sudah berjalan. Kalau tidak, bahaya ini, biaya tiba-tiba putus, kan nanti masalah.
Akankah Anda menemui presiden untuk memperjuangkan anggaran kementerian Anda?
Kami sudah lapor. Semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju anggaran yang ada di Kemenristekdikti tidak diturunkan. Itu berdampak pada pelanggaran UU. Mungkin, yang diturunkan barangkali yang terkait infrastruktur, sarana dan prasarana, bukan anggaran kemenristekdikti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK