Nico Siahaan Kritik Para Pemburu Ijazah Instan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi X DPR Nico Siahaan menegaskan pemerintah perlu menindaklanjuti penggerebekan wisuda bodong dengan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap fenomena yang dia anggap telah merusak citra pendidikan di Indonesia.

Politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengapresiasi political will dari pemerintah melalui Kemenristekdikti yang telah berusaha mengungkap coreng dunia akademis dalam bentuk praktik wisuda bodong. Dengan catatan, upaya itu harus dilanjutkan dengan pengusutan secara menyeluruh.

"Kami nanti akan minta kepada kementerian untuk memberikan kronologis siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dengan adanya universitas abal-abal ini, entah apapun itu namanya," kata Nico saat berbincang di Gedung DPR, Senin (21/9).

Pilihan Redaksi Polisi Tangkap Tersangka Utama Pembuat Ijazah Palsu Menteri Nasir: Laporan Kasus Ijazah Palsu Meningkat Kemenristekdikti Temukan Dua Perguruan Tinggi Tak Berizin S1 Dua Tahun Lulus, Menteri Nasir Tutup Tiga Perguruan Tinggi

Pemilik nama lengkap Junico Bisuk Partahi Siahaan itu menilai terungkapnya praktik wisuda bodong telah menegaskan adanya keteledoran pengawasan terhadap institusi perguruan tinggi yang ada di Indonesia selama ini.

"Apakah ada cawe-cawe antara Kopertis dengan universitas abal-abal ini, itu yang harus diawasi," kata Nico yang dikenal sebagai presenter ini.

Nico mengamini praktik kampus abal-abal itu mendapat peminat lantaran ada pasar yang membutuhkannya. Dalam hal ini, mereka yang mengikuti kuliah di kampus tersebut membutuhkan gelar instan tanpa harus direpotkan urusan perkuliahan.

Meski kebutuhan untuk mendapatkan gelar itu nyata terjadi di lapangan, Nico menganggap pemerintah sudah sepatutnya tidak memperjuangkan mereka yang punya pola pikir pragmatis. Sebab bagaimanapun, kata dia, ada tahapan dan proses perkuliahan yang wajib dijalani oleh para pengejar gelar sarjana.

"Memperjuangkan orang-orang yang mau punya ijazah secepat mungkin demi kariernya menurut saya malah merusak tatanan pendidikan yang selama ini kita buat. Orang-orang seperti itu tidak perlu kita perjuangkan," kata dia.

Dikutip dari detikcom, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menggerebek wisuda sarjana dari kampus yang sudah nonaktif. Wisuda bodong yang berlangsung di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, itu diikuti oleh lebih dari 1.000 orang.

"Wisuda ini digerebek karena kampusnya melakukan proses pembelajaran yang tidak benar. Kampus sudah nonaktif, tapi melakukan wisuda," kata Menristek Dikti M Nasir.

Penggerebekan itu dilakukan pada Sabtu (19/9) kemarin di Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Namun, wisuda itu bukan dilaksanakan oleh Universitas Terbuka (UT).

"Itu tempatnya saja yang di UT, bukan wisudanya UT," ucap Nasir.

Kampus yang menyelenggarakan wisuda bodong itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Telematika, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Suluh Bangsa, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT). Ketiganya berada di bawah satu yayasan yaitu Yayasan Aldiana Nusantara.

"Yayasannya sudah mengakui hal itu," ujarnya. (hel)