Ridwan Kamil Curhat ke Jokowi Soal Pembangunan Kota Pola PPP
Resty Armenia | CNN Indonesia
Rabu, 07 Okt 2015 06:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku telah menyampaikan ide tentang pembangunan kota dengan pola public private partnership (PPP) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya curhat agar pembangunan kota-kota di Indonesia ini menggunakan pola PPP, public private partnership, yang bentuknya itu turn key multiyears. Jadi semua barang dikerjakan oleh swasta, RS, sekolah, penjara, taman, jalan, lampu, nanti (pemerintah) kota bayar 25 tahun," ujar pria yang akrab disapa Emil ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Emil menjelaskan, pola tersebut digunakan agar pembangunan tetap bisa berjalan dengan cepat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu terbebani karena pembayaran kepada swasta bisa dicicil selama 25 tahun.
Menurut Emil, saat ini cara pembangunan kota-kota di Indonesia masih menggunakan pola konvensional.
"Punya uang x, belanja x. Tahun depan punya uang x belanja x. Tidak sampai mimpinya. Kalau PPP itu multiyears, ini semua beres oleh pihak ketiga, kita enggak bayar langsung karena enggak punya uang kan, dicicil," kata dia.
Emil menyebutkan, sudah banyak negara maju yang menerapkan pola PPP dalam membangun kotanya, misalnya Malaysia, Korea Selatan, dan Inggris.
Hal itu pula, menurut dia, yang membuat negara-negara tersebut sangat cepat proses pembangunannya. Dia pun mengaku tengah melakukan persiapan hal serupa di Kota Kembang.
"Makanya di level kota saya mau push (agar program pembangunan berjalan), karena Bandung sudah punya perda multiyears. Akselerasi pembangunan kota melalui ini," ujarnya.
Emil menjelaskan, pembayaran akan dilakukan mencicil secara jangka panjang menggunakan APBD. Dia mengambil contoh, jika Bandung memiliki anggaran sebesar Rp 3 triliun.
Anggaran tersebut mungkin hanya mampu digunakan untuk membangun satu gedung rumah sakit, lima gedung sekolah, dan dua gedung puskesmas.
Begitu pula yang terjadi pada tahun depannya dengan nilai anggaran yang sama. Dia menilai, dengan menerapkan pola PPP, maka swasta bisa membangun 100 gedung sekolah dan 100 gedung puskesmas, yang kemudian akan dibayar oleh pemerintah kota dengan mencicil secara jangka panjang.
"Swasta kan ada profit 10 persen. Misalnya mau nikah sama istri, gajinya secukupnya, bagaimana caranya punya rumah? Apakah menunggu duit Rp 1 miliar, baru beli rumah? Kan enggak. KPR kan? Kota juga sama, duitnya pas-pasan tapi mimpinya besar. Menunggu duitnya sampai, enggak akan sampai. Apa yang dilakukan? Ya itu tadi," kata Emil.
Emil juga yakin bahwa pola PPP ini lebih efisien dibanding menerbitkan obligasi. Dia beralasan, dengan penerbitan obligasi, maka akan ada uang yang masuk ke APBD. Setelah itu akan ada proses lelang yang lebih rumit dan memakan waktu.
"Kalau pola PPP barangnya sudah jadi, sudah jadi RS, apartemen rakyat, enak. Jadi mereka sendiri yang menyediakan capital, tender kita terima jadi. Itulah kenapa Indonesia tertinggal, yang lain gayanya begitu," ujarnya.
Emil mengaku mendapatkan ide tersebut ketika berkunjung ke Inggris sekitar enam bulan yang lalu. "Inggris itu jagonya begini, makanya kotanya maju-maju," kata dia.
Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi menyambut baik idenya itu. "Beliau langsung menulis, mau dirapatkan, dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah). Mudah-mudahan, sehingga saya ada dasar hukum," ujar dia. (meg)
"Saya curhat agar pembangunan kota-kota di Indonesia ini menggunakan pola PPP, public private partnership, yang bentuknya itu turn key multiyears. Jadi semua barang dikerjakan oleh swasta, RS, sekolah, penjara, taman, jalan, lampu, nanti (pemerintah) kota bayar 25 tahun," ujar pria yang akrab disapa Emil ini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10).
Emil menjelaskan, pola tersebut digunakan agar pembangunan tetap bisa berjalan dengan cepat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu terbebani karena pembayaran kepada swasta bisa dicicil selama 25 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu pula, menurut dia, yang membuat negara-negara tersebut sangat cepat proses pembangunannya. Dia pun mengaku tengah melakukan persiapan hal serupa di Kota Kembang.
"Makanya di level kota saya mau push (agar program pembangunan berjalan), karena Bandung sudah punya perda multiyears. Akselerasi pembangunan kota melalui ini," ujarnya.
Emil menjelaskan, pembayaran akan dilakukan mencicil secara jangka panjang menggunakan APBD. Dia mengambil contoh, jika Bandung memiliki anggaran sebesar Rp 3 triliun.
Anggaran tersebut mungkin hanya mampu digunakan untuk membangun satu gedung rumah sakit, lima gedung sekolah, dan dua gedung puskesmas.
Begitu pula yang terjadi pada tahun depannya dengan nilai anggaran yang sama. Dia menilai, dengan menerapkan pola PPP, maka swasta bisa membangun 100 gedung sekolah dan 100 gedung puskesmas, yang kemudian akan dibayar oleh pemerintah kota dengan mencicil secara jangka panjang.
"Swasta kan ada profit 10 persen. Misalnya mau nikah sama istri, gajinya secukupnya, bagaimana caranya punya rumah? Apakah menunggu duit Rp 1 miliar, baru beli rumah? Kan enggak. KPR kan? Kota juga sama, duitnya pas-pasan tapi mimpinya besar. Menunggu duitnya sampai, enggak akan sampai. Apa yang dilakukan? Ya itu tadi," kata Emil.
Emil juga yakin bahwa pola PPP ini lebih efisien dibanding menerbitkan obligasi. Dia beralasan, dengan penerbitan obligasi, maka akan ada uang yang masuk ke APBD. Setelah itu akan ada proses lelang yang lebih rumit dan memakan waktu.
"Kalau pola PPP barangnya sudah jadi, sudah jadi RS, apartemen rakyat, enak. Jadi mereka sendiri yang menyediakan capital, tender kita terima jadi. Itulah kenapa Indonesia tertinggal, yang lain gayanya begitu," ujarnya.
Emil mengaku mendapatkan ide tersebut ketika berkunjung ke Inggris sekitar enam bulan yang lalu. "Inggris itu jagonya begini, makanya kotanya maju-maju," kata dia.
Dia mengungkapkan, Presiden Jokowi menyambut baik idenya itu. "Beliau langsung menulis, mau dirapatkan, dikeluarkan PP (Peraturan Pemerintah). Mudah-mudahan, sehingga saya ada dasar hukum," ujar dia. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK