Kejaksaan Klaim Tak Temui Hambatan Teliti Kasus Bambang KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengklaim tidak mendapat hambatan dalam penelitian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas berkas dan barang bukti perkara pemberian kesaksian palsu pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif Bambang Widjojanto.

Meski mengaku tidak mendapat hambatan namun proses penelitian berkas dan barang bukti perkara itu masih dilakukan sampai saat ini. Padahal perkara ini sudah dilimpahkan oleh Badan Reserse dan Kriminal Polri kepada Kejaksaan sejak 18 September lalu. "Saat ini Kejari Jakarta Pusat masih melakukan penelitian berkas dan barang bukti (perkara Bambang). Tidak ada hambatan yang ditemukan sejauh ini," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Rabu (7/10).

Lihat juga: KPK Ingin Jokowi Tegas Minta Jaksa Hentikan Kasus BW

Waluyo mengatakan tidak ada batasan waktu maksimal dalam proses penelitian berkas dan barang bukti suatu perkara. Batasan hanya berlaku jika tersangka dalam perkara tertentu ditahan oleh Kejaksaan. "Tidak diatur mengenai batas maksimal kalau tersangka tidak ditahan. Kalau tersangka ditahan maksimal penelitian harus selesai 20 hari setelah dilimpahkan," katanya.

Hingga saat ini telah banyak tuntutan pemberian deponering (pengesampingan perkara) atas kasus yang menjerat Bambang. Namun belum ada sinyal pemberian deponering terhadap kasus Bambang dari Jaksa Agung sampan sekarang.

Lihat juga: Presiden Bisa Anjurkan Jaksa Agung Hentikan Kasus BW

Bambang ditetapkan sebagai tersangka karena ketika menjadi pengacara diduga mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK 2011 silam.

Lihat juga: Komisi Hukum DPR: BW Pasti Bebas Kalau Tak Bersalah

Bambang yang ditangkap pada 23 Januari 2015, ditetapkan sebagai tersangka tak lama setelah menjerat Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan (saat itu Kepala Lembaga Pendidikan Polri) dalam kasus dugaan gratifikasi. Langkah Budi Gunawan menuju kursi Kepala Polri pun akhirnya terhenti karena tersangkut kasus ini. (bag)