Pramono: Jajak Pendapat Soal Jokowi Dilakukan Saat Kurs Lemah

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai, ada hubungan erat antara survei kepuasan masyarakat pada pemerintah saat ini dengan melemahnya nilai tukar rupiah.

Jajak pendapat yang menyatakan bahwa bidang ekonomi adalah masalah utama Presiden Jokowi dilakukan saat nilai tukar rupiah melemah.

Pramono mengatakan, hasil survei itu hanya menunjukkan pandangan masyarakat pada awal September hingga pekan ketiga. Saat itu terjadi tekanan yang dahsyat terhadap kurs rupiah.

"Pada waktu itu sampai dengan Rp14.800 (per dolar), jadi kalau kemudian itu dilihat hanya spot saat survei dilakukan pasti ada penurunan tingkat kepuasan pada pemerintah," kata Pramono di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Ia yakin, hasil berbeda akan diperoleh jika survei dilakukan pada hari ini di mana kurs sudah kembali pada angka Rp13.400 sampai Rp13.500 per dolar. Tak hanya itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga mengalami peningkatan dan terjadi stabilisasi persoalan ekonomi.

"Walaupun tidak bisa ditutupi masih ada persoalan yang berkaitan dengan asap, maka sekarang Presiden sekarang di Sumatra Barat, Pekanbaru, dan Jambi. Beliau sekarang ada di Kampar, Riau," kata dia.

Lihat juga: Jelang 1 Tahun, Kepuasan Publik ke Jokowi-JK Menurun

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, persoalan ekonomi bukan hanya persoalan lokal atau domestik, melainkan 70 persen lebih ditimbulkan oleh pihak luar. Selama ini pemerintah juga sudah berupaya mengantisipasi masalah itu dengan melakukan reformasi besar-besaran dalam regulasi dan birokrasi.

"Kami yakin ini akan memberikan manfaat yang cukup banyak, karena sekarang ini kan kita memotong aturan di kehutanan, di perdagangan, perindustrian, pertanahan, dan berbagai sektor lain, termasuk dalam waktu dekat akan mengundang bupati, kepala daerah untuk mensinkronkan apa yang sudah diputuskan pusat untuk speed up ini," katanya.

Meski demikian, Pram mengapresiasi hasil survei tersebut dan meyakini bahwa persoalan kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan naik kembali jika turbulensi dan persoalan-persoalan seperti kabut asap ini bisa diatasi dalam waktu dekat.

Kemarin Direktur Ekesekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan bahwa sebanyak 37,2 persen masyarakat menganggap bahwa masalah ekonomi menjadi masalah paling penting selama setahun ini.

Angka tersebut jauh meninggalkan masalah sulitnya lapangan pekerjaan yang menduduki peringkat kedua dengan 13,3 persen.

Sementara untuk masalah penting ketiga ditempati oleh harga kebutuhan pokok mahal dengan 12,3 persen. Masalah korupsi hanya mendapatkan 12,3 persen suara dan duduk di peringkat empat masalah penting di Indonesia.

Soal lain yang dinilai penting adalah masalah kemiskinan (3,7 persen) dan mahalnya harga bahan bakar minyak (0,7 persen).

Menurut Qodari, jika digabungkan maka masalah ekonomi yang jadi perhatian publik mencapai angka 67,2 persen.

Lihat juga: Survei: Ekonomi Jadi Masalah Utama Setahun Jokowi

Perombakan kabinet dinilai tak memenuhi harapan publik. "Tingkat kepuasan terendah yang dipilih publik ditujukan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong," kata Qodari.

Sementara itu pertanyaan mengenai persepsi publik terhadap kegagalan pemerintahan Jokowi-JK pun tetap menyinggung masalah ekonomi. Empat kegagalan teratas yang dipilih masyarakat semuanya berbau ekonomi.

Di urutan keempat, dengan 4,3 persen, masyarakat menganggap bahwa Jokowi-JK gagal karena meningkatkan harga bahan bakar minyak. Di peringkat ketiga ada kegagalan pemerintah dalam menjaga nilai tukar rupiah.

Sebanyak 7,4 persen masyarakat menganggap bahwa melemahnya nilai tukar rupiah sebagai kegagalan pemerintah. (sur)