Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menerima para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Istana Merdeka, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (13/10), guna membahas sejumlah rancangan undang-undang (RUU), termasuk RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan formasi lengkap, pimpinan legislatif yang terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto dan para wakilnya, Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, dan Fahri Hamzah.
Kelimanya disambut Jokowi dan dipersilakan memasuki Ruang Jepara. Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.
Pertemuan antara para pejabat eksekutif dan legislatif itu pun terlihat cukup akrab. Mereka nampak berbincang dan sesekali melempar tawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengonfirmasi bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akan bertandang ke Istana Negara untuk membahas sejumlah rancangan RUU, termasuk RUU KPK.
"Memang ada forum konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden di Istana, rencananya sore hari ini," ujar Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta.
Pramono menolak menjelaskan lebih lanjut detail RUU KPK yang akan dikonsultasikan antara pemerintah dengan legislatif. "Materinya berkaitan dengan pembahasan RUU. Mengenai undang-undangnya ada beberapa. Tapi yang jelas sore ini ada forum konsultasi," kata Pramono.
Pramono yang sedang melakukan rapat dengan Komisi II terkait pembahasan kabut asap, meminta izin kepada pimpinan rapat Lukman Edy untuk meninggalkan ruangan untuk mendampingi presiden dalam agenda ini.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya menyatakan, pimpinan parlemen berniat bertemu Presiden Jokowi untuk berkonsultasi membahas inisiatif DPR atas revisi UU KPK.
Alasannya, usulan revisi tersebut masih perlu melibatkan persetujuan pemerintah. Pimpinan DPR dalam hal ini telah melayangkan surat ke Istana untuk mengatur agenda pertemuan.
"Surat sudah disampaikan ketua DPR mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, Senin depan lebih bagus," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, beberapa hari lalu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya telah menyatakan pimpinan DPR juga akan berkonsultasi mengenai ketiadaan jaksa dalam paket calon pimpinan KPK, dan hasil audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan.
(pit)