Diduga Terkait Bansos, Fadli Zon Ingin Jaksa Agung Diganti

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat akan lebih baik apabila dalam waktu dekat Jaksa Agung HM Prasetyo diganti. Menurutnya, seorang jaksa agung harus independen bukan berlatar belakang politikus.

Diketahui, Prasetyo merupakan kader Partai NasDem dan anggota komisi hukum DPR RI.

"Menurut saya penting kalau memang mau menegakkan hukum, kalau tidak nanti hukum sekedar jadi alat politik dan ini sangat membahayakan," ucap Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Kamis (15/10).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menuturkan Kejaksaan Agung selaku lembaga penegak hukum saat ini hanya menjadi subordinasi politik. Sehingga, Fadli mengatakan conflict of interest pun tak terhindarkan akibat itu.

Salah satunya adalah perkara dugaan suap dana bansos Sumatera Utara yang menjerat Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho beserta istri mudanya Evy Susanti dan belakangan menimpa Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella.

Diketahui, perkara ini awalnya ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun, dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tambahan politikus Partai NasDem OC Kaligis pun telah menjadi tersangka.

Selain itu, Fadli juga menyoroti kerap kalinya Kejaksaan kalah dalam praperadilan. "Menurut saya itu konsekuensi kalau jaksa agung berasal dari partai politik," ucapnya.

Namun, ia mengakui itu semua masih bersifat pendapat pribadinya. Pandangannya tersebut juga belum disampaikan secara resmi ke pemerintah.

Jaksa Agung Siap Diperiksa

Terkait perkara dugaan suap bansos Sumut, Jaksa Agung Prasetyo mengatakan komisi antirasuah dapat memeriksa jajarannya jika ada yang terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya, KPK tahu akan apa yang harus dilakukan.

"Silakan saja. Siapa pun yang disebut kalau betul ada relevansinya, silakan. Bahkan sejak awal KPK melakukan operasi tangkap tangan, saya bilang usut tuntas sampai siapa yang menjadi aktor intelektualnya," kata Prasetyo usai menghadiri pelantikan pejabat baru KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/10).

Ia bahkan menantang Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pudjo dan istri mudanya Evy Susanti menunjukkan bukti tudingan yang pernah dilontarkan terkait dugaan pengamanan kasus.

"Saya sangat tahu dengan diri saya dan lingkungan saya. Seseorang berbicara harus di back up dengan bukti dan fakta," katanya.

Namun, KPK hingga saat ini menegaskan tak akan memeriksa Prasetyo dalam kasus tersebut. Tim penyidik belum membutuhkan keterangan dari Prasetyo untuk mengonfirmasi hasil keterangan lain.

"Sampai hari ini tidak ada kebutuhan memeriksa yang bersangkutan (Prasetyo)," ujar Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi Sapto Prabowo. (pit)