Publik Bisa Awasi Pilkada Serentak Lewat Kawalpilkada.id

Eky Wahyudi, CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2015 09:02 WIB
Publik Bisa Awasi Pilkada Serentak Lewat Kawalpilkada.id Siswa SD 01 Menteng, Jakarta Pusat, melakukan simulasi pemungutan suara di kantor KPU. (Detikcom/Grandyos Zafna)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang, sebuah situs www.kawalpilkada.id diluncurkan sebagai sarana media untuk mengawasi jalannya pilkada. Masyarakat pun diajak berpartipasi menjadi relawan untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat tersebut.

Pembuat situs, Khairul Anshar dari Code4 Nation, mengatakan situs ciptaannya merupakan media partisipasi publik yang mengusung prinsip transparan dan akuntabel. Menurut dia, siapa saja bisa bergabung di situsnya untuk menjadi relawan pemantau pilkada.
Sejauh ini ada 149 relawan yang sudah pasti terlibat menjadi pemantau pilkada di daerah mereka masing-masing. Sementara jumlah relawan yang mendaftar ke sistem pemantau www.kawalpilkada.id tercatat sudah sekitar 300 orang dari seluruh Indonesia.

"Ini bukan kerja kami sendiri. Ini adalah kolaborasi bersama untuk pesta demokrasi yang lebih berkualitas untuk publik," ujar Khairul.


Selain untuk pengawasan, situs www.kawalpilkada.id memuat berbagai fitur dari mulai profil detail, rekam jejak, dana kampanye pasangan calon hingga pengaduan pelanggaran pilkada. Selanjutnya mulai 9 Desember, situs juga akan memuat real count penghitungan hasil suara pilkada.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, menyebutkan situs kawapilkada.id merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membantu penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, melakukan sosialisasi pilkada serentak 2015.

"Dengan keterlibatan banyak pihak dalam menyosialisasikan profil calon, latar belakang, visi, misi, dan program mereka, diharapkan pemilih tidak hanya pasif, tapi sebaliknya bisa menjadi pemilih yang berdaya," kata Titi.
Pilkada serentak pertama kali dalam sejarah demokrasi Indonesia akan digelar 9 Desember 2015. Sebanyak 53 persen dari total wilayah di Indonesia, yakni 269 daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 260 kota/kabupaten akan menentukan kepala daerah. (pit/pit)