Perludem: Putusan MK Soal Calon Tunggal Sudah Tepat
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 02 Okt 2015 08:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon tunggal di Pemilihan Kepala Daerah telah berhasil menyelesaikan kebuntuan politik. Hal ini lantaran daerah yang hanya memiliki calon tunggal, tetap dapat melangsungkan Pilkada.
"Pertama, pilihan penundaan pilkada bagi daerah yang memiliki calon tunggal berdampak pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat," kata Heroik Muttaqien Pratama, peneliti Perludem, berdasarkan rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis malam (1/10).
Selain itu, Perludem menilai persoalan partai politik yang sudah mengusung calon, juga dapat terselesaikan karena hak politiknya, tidak terhambat akibat ketiadaan lawan.
Untuk poin kedua, Perludem mencatat, penundaan pilkada akan berimbas pada terhambatnya pembangunan ekonomi di daerah. Sebab, daerah yang ditunda pilkadanya akan dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) yang memiliki batasan kewenangan.
Hal ini dicontohkan pada ketiga daerah yang akan ditunda Pilkadanya ke 2017, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Ketiga daerah tersebut nanti akan dipimpin oleh Plt dalam jangka waktu lebih dari setahun. Sehingga, selama itu Plt tersebut tidak dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis untuk daerahnya.
Berdasarkan PP 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdapat empat larangan bagi PLT yang salah satunya adalah membuat kebijakan yang bertentang dengan kebijakan serta program pembangunan pejabat sebelumnya.
"Putusan MK sudah berhasil meminimalisir dua persoalan tersebut dengan cara menjamin hak konsititusional warga negara untuk memilih dan dipilih," ujar Heroik.
Selain itu, Perludem menyebutkan putusan MK juga memberikan ruang dan kewenangan secara langsung kepada masyarakat untuk menentukan sendiri proses suksesi kepemimpinan di daerahnya.
Pasalnya, jika Pilkada ditunda itu merupakan pilihan masyarakat dan bukan dari tafsiran Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, akibat tidak adanya ketentutan khusus yang mengatur calon tunggal dalam UU No. 8 Tahun 2015 mengenai pilkada.
"Sehingga putusan MK mampu menjamin adanya kedaulatan sekaligus legitimasi masyarakat untuk menentukan sendiri kepala daerahnya," tegas Heroik.
Sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan manifestasi kontestasi Pilkada lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara "setuju atau "tidak setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihan.
Mekanisme ini akan menetepakan kepala daerah terpilih bila suara terbanyak adalah "setuju". Sebaliknya bila pilihan "tidak setuju" memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.
MK menilai mekanisme ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, bila nantinya pilkada harus dilaksanakan pada periode selanjutnya, penundaan ini adalah keputusan rakyat melalui pemberian suara "tidak setuju" tersebut.
(adt)
"Pertama, pilihan penundaan pilkada bagi daerah yang memiliki calon tunggal berdampak pada tidak terpenuhinya hak politik masyarakat," kata Heroik Muttaqien Pratama, peneliti Perludem, berdasarkan rilis yang diterima CNN Indonesia, Kamis malam (1/10).
Selain itu, Perludem menilai persoalan partai politik yang sudah mengusung calon, juga dapat terselesaikan karena hak politiknya, tidak terhambat akibat ketiadaan lawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Putusan MK sudah berhasil meminimalisir dua persoalan tersebut dengan cara menjamin hak konsititusional warga negara untuk memilih dan dipilih," ujar Heroik.
Selain itu, Perludem menyebutkan putusan MK juga memberikan ruang dan kewenangan secara langsung kepada masyarakat untuk menentukan sendiri proses suksesi kepemimpinan di daerahnya.
Pasalnya, jika Pilkada ditunda itu merupakan pilihan masyarakat dan bukan dari tafsiran Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU No. 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah, akibat tidak adanya ketentutan khusus yang mengatur calon tunggal dalam UU No. 8 Tahun 2015 mengenai pilkada.
"Sehingga putusan MK mampu menjamin adanya kedaulatan sekaligus legitimasi masyarakat untuk menentukan sendiri kepala daerahnya," tegas Heroik.
Sebelumnya, MK telah mengeluarkan keputusan Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang menyatakan manifestasi kontestasi Pilkada lebih tepat dipadankan dengan pemungutan dengan cara "setuju atau "tidak setuju" dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat untuk menentukan pilihan.
Mekanisme ini akan menetepakan kepala daerah terpilih bila suara terbanyak adalah "setuju". Sebaliknya bila pilihan "tidak setuju" memperoleh suara terbanyak maka pemilihan ditunda sampai pilkada serentak berikutnya.
MK menilai mekanisme ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, bila nantinya pilkada harus dilaksanakan pada periode selanjutnya, penundaan ini adalah keputusan rakyat melalui pemberian suara "tidak setuju" tersebut.
(adt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK