PPP Tak Soalkan Latar Belakang Politik Jaksa Agung

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menilai kinerja Jaksa Agung tak bisa diukur dari latar belakang politik seseorang. Beberapa kali Jaksa Agung dijabat oleh politikus namun kinerjanya tak dipertanyakan.

Arsul menyampaikan hal ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta Jaksa Agung diganti. Jaksa Agung saat ini Prasetyo beralatar belakang partai politik yakni Nasional Demokrat.

"Bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti," kata Arsul saat dihubungi, Jumat 16/10).

Lihat juga: Evy Sebut Kongkalikong Gedung Bundar, Jaksa Agung Tak Gentar

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan, bukan kali pertama jaksa agung berlatarbelakang politikus. Dulu Kejaksaan Agung pernah dipimpin oleh Baharuddin Lopa dari PPP, Marzuki Darusman dari Partai Golkar dan Abdurrahman Saleh dari Partai Bulan Bintang.

Ketiganya, kata Arsul, tidak pernah dipermasalahkan latar belakang politiknya karena menunjukkan kinerja yang baik dalam penegakkan hukum dan manajemen kepemimpinan di Kejaksaan.

Oleh sebab itu, ia mengimbau Prasetyo untuk mempunyai dan menunjukkan ketegasan dan kebijakannya berkomunikasi orang politik.

Mengenai pergantian Jaksa Agung, menurut Arsul, Presiden Joko Widodo memiliki kewenangan itu sepenuhnya. "Yang penting harus ada evaluasi komprehensif mengganti seorang anggota kabinet termasuk jaksa agung," katanya.

Fadli Zon sebelumnya menilai Jaksa Agung pantas diganti karena perkara korupsi yang menjerat dua bekas anggota NasDem yakni Patrice Rio Capella dan Otto Cornelis Kaligis. Pergantian penting agar penegak hukum tak jadi alat politik.

Keduanya jadi tersangka kasus dengan latar belakang yang sama, penyelewengan dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara. Prasetyo sebelum jadi Jaksa Agung juga merupakan poltikus Nasdem.

Lihat juga: KPK Periksa Perdana Rio Capella Setelah Jadi Tersangka

Jaksa Agung dari partai politik menurut Fadli bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Bukan soal partai politik yang sama, sebelumnya dalam persidangan kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, saksi Evy Susanti mengatakan ada upaya pengamanan kasusnya oleh kejaksaan.

Di muka persidangan ia mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ingin agar kasus penyelewengan bansos ditangani oleh Kejaksaan Agung agar aman. (sur)