Jokowi Jangan Lupa Nawa Cita
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Senin, 19 Okt 2015 05:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa hari lagi Presiden Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan genap memerintah Indonesia selama satu tahun. Namun anggapan Jokowi belum maksimal dalam memerintah Indonesia terus muncul ke permukaan.
Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu organisasi yang menganggap Jokowi masih memiliki kekurangan selama memerintah Indonesia. ICW memfokuskan pada kurangnya penerapan Nawa Cita dalam program-program pemerintah.
Salah satu aktivis ICW, Emerson Yuntho mengatakan bahwa ada kemungkinan kurangnya penerapan Nawacita disebabkan kelupaan Jokowi terhadap janji-janji yang dia ungkapkan selama masa kampanye.
"Saya khawatir Pak Jokowi lupa terhadap Nawa Cita," kata Eson saat ditemui di Jakarta, Sabtu (17/10).
Menurut Eson, beberapa peristiwa yang melibatkan pemerintah memperlihatkan bahwa mereka lamban dalam melakukan penanganan. Mulai dari peristiwa pemilihan Kapolri yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan hingga rencana revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Eson melihat perlambatan yang diperlihatkan Jokowi tidak lepas dari partai-partai politik yang berdiri di belakang sang pemimpin negara tersebut. Jokowi dianggap tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang partai pendukungnya.
"Saya melihat pemerintahan masih semu otonom karena untuk memilih kabinet saja masih bergantung pada partai pendukung," katanya.
Hal tersebut, diakui Eson menjadikan posisi Jokowi seperti tak memiliki independensi hingga akhirnya pilihan dia jatuh pada pihak moderat. Oleh karena itu, Eson mewakili ICW mendesak agar Jokowi bisa lepas dari bayang-bayang partai politik pendukungnya.
"Seringkali Jokowi malah dikerjai anak buahnya, termasuk partainya sendiri," kata dia. (tyo)
Indonesian Corruption Watch (ICW) menjadi salah satu organisasi yang menganggap Jokowi masih memiliki kekurangan selama memerintah Indonesia. ICW memfokuskan pada kurangnya penerapan Nawa Cita dalam program-program pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Eson, beberapa peristiwa yang melibatkan pemerintah memperlihatkan bahwa mereka lamban dalam melakukan penanganan. Mulai dari peristiwa pemilihan Kapolri yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan hingga rencana revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya melihat pemerintahan masih semu otonom karena untuk memilih kabinet saja masih bergantung pada partai pendukung," katanya.
Hal tersebut, diakui Eson menjadikan posisi Jokowi seperti tak memiliki independensi hingga akhirnya pilihan dia jatuh pada pihak moderat. Oleh karena itu, Eson mewakili ICW mendesak agar Jokowi bisa lepas dari bayang-bayang partai politik pendukungnya.
"Seringkali Jokowi malah dikerjai anak buahnya, termasuk partainya sendiri," kata dia. (tyo)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK