SETAHUN JOKOWI-JK
PDIP Soroti Dinamika Politik Setahun Pemerintahan Jokowi
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Senin, 19 Okt 2015 14:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengamini pimpinan fraksi partainya di parlemen yang menginstruksikan anggota partai untuk tidak melakukan perjalanan ke luar dari Jakarta.
Basarah mengatakan instruksi tersebut diedarkan dalam rangka mencermati perkembangan dan dinamika politik nasional menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Sebagai partai politik yang berada di dalam pemerintahan, tentu PDIP bertanggung jawab atas berbagai kemungkinan situasi dan kondisi politik yang berkembang menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK," kata Basarah kepada wartawan, Senin (19/10).
Selain mencermati perkembangan dinamika politik, kata Basarah, seluruh anggota fraksi juga diminta fokus untuk mencermati rapat pembahasan RAPBN 2016 agar sesuai dengan semangat Trisakti dan Nawacita Pemeritahan Jokowi-JK.
Menurut Basarah, masing-masing anggota Poksi di internal partai diminta mengadakan rapat secara khusus untuk membahas dan mencermati berbagai usulan dalam postur RAPBN agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ekonomi nasional.
"Instruksi pimpinan fraksi PDIP tersebut sebagai bentuk pembinaan disiplin kader dalam mensukseskan agenda strategis partai, terutama dalam hal menjaga dan mensukseskan janji-janji pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye," kata Basarah.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto sebelumnya menyatakan, selain membahas RAPBN 2016, konsolidasi internal partai juga bakal membahas usulan RUU Pengampunan Nasional atau tax amnesty, serta usulan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. Urusan rombak kabinet itu sepenuhnya hal prerogatif Presiden. PDI Perjuangan tak mau ikut campur," kata Bambang.
Di luar itu semua, Bambang menyoroti kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa muncul selama masa akhir sidang. Menurut Bambang, di akhir masa sidang biasanya muncul usulan-usulan baru dari berbagai suara yang tanpa diduga sebelumnya.
"Tapi saya rasa itu wajar, dinamika politik. Sekali lagi, kami sebagai partai pengusung pemerintah haru siap mengawal. Untuk itulah kami standby," ujar Bambang. (obs)
Basarah mengatakan instruksi tersebut diedarkan dalam rangka mencermati perkembangan dan dinamika politik nasional menjelang peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Sebagai partai politik yang berada di dalam pemerintahan, tentu PDIP bertanggung jawab atas berbagai kemungkinan situasi dan kondisi politik yang berkembang menjelang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK," kata Basarah kepada wartawan, Senin (19/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Basarah, masing-masing anggota Poksi di internal partai diminta mengadakan rapat secara khusus untuk membahas dan mencermati berbagai usulan dalam postur RAPBN agar benar-benar sesuai dan bermanfaat untuk penyelamatan ekonomi nasional.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto sebelumnya menyatakan, selain membahas RAPBN 2016, konsolidasi internal partai juga bakal membahas usulan RUU Pengampunan Nasional atau tax amnesty, serta usulan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Jadi tidak ada kaitannya dengan isu reshuffle. Urusan rombak kabinet itu sepenuhnya hal prerogatif Presiden. PDI Perjuangan tak mau ikut campur," kata Bambang.
Di luar itu semua, Bambang menyoroti kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa muncul selama masa akhir sidang. Menurut Bambang, di akhir masa sidang biasanya muncul usulan-usulan baru dari berbagai suara yang tanpa diduga sebelumnya.
"Tapi saya rasa itu wajar, dinamika politik. Sekali lagi, kami sebagai partai pengusung pemerintah haru siap mengawal. Untuk itulah kami standby," ujar Bambang. (obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK