KPK Segel dan Sita Sekoper Bukti dari Ruang Kerja Dewie Limpo

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini (21/10) tengah melakukan penyegelan ruang kerja anggota Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo. Dari pantauan CNN Indonesia, ruang kerja Dewie yang berada di lantai 16 Gedung Nusantara I DPR RI sudah di segel pihak penyidik KPK.

Setidaknya telihat dari luar ruangan, dua penyidik KPK tengah menyalin data digital dari sebuah laptop di ruang Sekretariat Fraksi Partai Hanura, dan satu lainnya merekam keadaan dengan sebuah perekam video di ruangan berbeda. Tanpa pengamanan yang cukup berarti, penggeledahan baru berlangsung sejak 10.45 WIB.

Penyidik pun selesai melakuakan penyegelan sekaligus penggeledahan pada 11.50 WIB dengan membawa satu koper besar hitam. Penyidik memilih bungkam atas barang bukti apa saja yang mereka bawa. "Nanti saja di kantor (KPK)," singkat salah satu penyidik.

Lihat juga: Komisi VII Belum Tahu Kasus yang Menimpa Dewie Yasin Limpo

Dewie diketahui menjadi salah satu orang yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Selasa (20/10). Hingga kini, belum ada penjelasan dari pihak terkait untuk kasus apa Dewie terjerat kasus dengan KPK, yang akan menentukan status hukumnya.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, ketika dikonfirmasi CNN Indonesia, kemarin mengatakan benar ada OTT yang telah mengamankan enam hingga tujuh orang dan diduga melibatkan anggota DPR RI.

"Memang benar ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan telah diamankan sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga melibatkan anggota DPR RI. Sekarang dalam proses pemeriksaan sesuai aturan hukum 1x24 jam di KPK," ujar Indriyanto.

Lihat juga: Anggota Dewan DYL yang Ditangkap KPK Masih Diperiksa

Ketua DPP Partai Hanura Syarifuddin Suding mengatakan pihaknya menghargai proses penyegelan yang dilakukan KPK dengan memasang KPK line di ruangan Dewis. Menurutnya ia mendukung dan mempersilakan KPK melakukan sebaik-baiknya pekerjaan demi pemberantasan korupsi.

"Kami hargai itu temasuk pemberian KPK line. Kami persilakan dan mendukung demi pemberantasan korupsi," ujar Suding. (pit)