Sesuai Pergub Baru, Demo Hanya Bisa di Tiga Tempat

Eky Wahyudi, CNN Indonesia | Kamis, 29/10/2015 17:18 WIB
Sesuai Pergub Baru, Demo Hanya Bisa di Tiga Tempat Puluhan dokter dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9). (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tiga lokasi untuk menyampaikan pendapat atau demonstrasi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka yang baru disahkan kemarin, Rabu (28/10).

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan Pergub tersebut dibuat untuk menciptakan tertib demo di Jakarta. Tertib demo merupakan salah satu program lima tertib yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sesuai dengan lima tertib yang disampaikan Pak Gubernur sejak 2 Januari 2015, maka salah satunya ada aturan untuk menciptakan demo yang pelaksanaannya aman dan nyaman," kata Ratiyono, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Dalam Pergub tersebut disebutkan tiga tempat untuk demo, yaitu parkir timur Senayan, alun-alun demokrasi DPR RI dan silang selatan Monas. Waktu demontrasi pun diatur dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.
"Untuk demo nasional dan kementerian itu di Parkir Timur Senayan dan alun-alun DPR RI yang lagi mau dibangun. Sementara untuk demo kebijakan DKI, itu di silang selatan Monas," katanya.


Perserta demo juga harus mengikuti tertib umum, seperti menjaga kebersihan dan fasilitas umum, menggunakan pengeras suara maksimal 60 DB (Desibel), tidak parkir sembarangan, tidak melakukan jual beli dan tidak melakukan konvoi.

"Enggak boleh mengganggu Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain, termasuk konvoi. Pengeras suara juga ada batasannya paling besar 60 desibel," kata Ratiyono.

Ratiyono mengatakan terkait teknis mediasi, nanti akan dihadirkan perwakilan dari pihak terkait untuk mendengar keluhan demonstran. Dia mengatakan jika demonstrasi melanggar aturan, maka akan diberikan sanksi berupa peringatan hingga dibubarkan.

Terkait buruh yang sering melakukan demo, Ratiyono mengatakan seharusnya buruh lebih mengutamakan produktivitas kerjanya daripada demo.

"Kami harap jangan sering demo, nanti produktivitasnya rendah," kata Ratiyono.

Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan lima tertib, yaitu tertib hunian, tertib buang sampah, tertib PKL, tertib lalu lintas dan tertib demonstrasi. (utd/utd)