Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai NasDem Johnny G Plate menyambut baik rencana pemerintah dalam melakukan perombakan kabinet. Meski isu reshuffle masih sebatas wacana, Johnny memastikan NasDem bakal menyambut siapapun nantinya yang bakal masuk kabinet, termasuk jika berasal dari Partai Amanat Nasional.
"Kami menyambut baik pilihan Presiden dalam menunjuk para menteri dengan harapan putra putri terbaik Indonesia yang dipilih oleh Presiden dari unsur manapun, termasuk dari rekan-rekan PAN," kata Johnny saat dikonfimasi Rabu (4/11).
Meski demikian, anggota Komisi Keuangan DPR itu kembali menegaskan bahwa urusan perombakan kabinet sepenuhnya ada pada kewenangan konstitusional presiden sebagai pemilik hak prerogatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johnny menilai presiden pun dalam hal ini punya pertimbangan dan rujukan yang menjadi dasar perlunya perombakan kabinet.
Menurut Johnny, ukuran kinerja setiap anggota kabinet ada pada Jokowi sesuai dengan alat monitor yang ada di kantor presiden.
Untuk menambah masukan pertimbangan reshuffle, kata Johnny, maka hasil survei yang menggambarkan opini masyarakat dapat digunakan sebagai alat navigasi monitor kinerja anggota kabinet.
Johnny mafhum, hasil survei belum tentu selaras dengan kinerja operasional para menteri di Kabinet Kerja. Alasannya tidak semua menteri bisa mejalin komunikasi secara baik dengan publik maupun media.
"Yang hanya kerja saja bisa jadi kurang mendapat perhatian masyarakat. Koordinasi dan
quick result tentu manjadi harapan masyarakat khususnya di sektor ekonomi," kata Johnny.
Meski demikian tak semua politikus parlemen menyambut baik bergulirnya wacana perombakan kabinet.
Politikus Partai Golkar Mukhammad Misbakhun berharap semua partai politik yang ada saat ini tidak mengganggu konsenterasi Presiden Jokowi dengan menggulirkan wacana perombakan jilid II di Kabinet Kerja.
Kolega kerja Johnny di Komisi XI DPR itu menilai saat ini ada upaya yang berusaha menciptakan kondisi agar reshuffle segera dilakukan. Dia pun menyayangkan wacana perombakan kabinet dikait-kaitkan antara dukungan politik dengan imbalan jatah menteri di kabinet.
"Biarkanlah situasi politik yang ada berjalan secara alami jangan terlalu di desain sesuai ambisi politiknya masing-masing yang ingin mempunyai jabatan," kata Misbakhun.
Sejak awal, kata Misbakhun, Presiden Jokowi berusaha merancang pemerintahan yang dibentuk sebagai sistem koalisi tanpa syarat. Memposisikan diri dengan memberikan dukungan politik namun meminta syarat imbalan dianggap membuat presiden dalam posisi sulit.
(meg)