Kejagung Masih Percayakan Kasus Gardu Listrik ke Kejati DKI

Jakarta, CNN Indonesia -- Kejaksaan Agung belum berniat mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, yang pernah melibatkan mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Amir Yanto, saat ini penanganan perkara Pembangunan gardu listrik masih tetap dipegang Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Padahal, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan kembali pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut status tersangka Dahlan di kasus tersebut awal Agustus lalu.

Lihat juga: Kejagung Buka Kemungkinan Periksa Kembali Dahlan Iskan

"Sampai saat ini penanganan perkara gardu listrik belum diambil alih Kejaksaan Agung ya. Kasus masih ditangani Kejati DKI," ujar Amir di kantornya, kemarin.

Dahlan sempat disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada perkara tersebut.

Dalam sangkaan kala itu, Dahlan dinilai telah memperkaya diri sendiri, melawan hukum, dan merugikan negara.

Namun, status tersangka Dahlan pada kasus tersebut akhirnya digugurkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 4 Agustus lalu. Kala itu, hakim praperadilan di PN Jakarta Selatan menilai Kejati DKI Jakarta lalai karena menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksa dan disertai alat bukti yang cukup.

Lihat juga: Kejati DKI Tetap Lanjuti Penyidikan Kasus Gardu Induk Dahlan

Setelah status tersangka Dahlan digugurkan, Kejati DKI Jakarta sempat berkata akan tetap mengusut perkara pengadaan gardu listrik itu. "Putusan praperadilan jelas tidak akan menghentikan penyidikan kasus ini," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi.

Namun, sampai saat ini belum ada tersangka dan sprindik baru bagi Dahlan yang dikeluarkan Kejati DKI Jakarta untuk penyidikan perkara gardu listrik tersebut.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sebelumnya mencatat total kerugian negara akibat kasus ini sebesar Rp 33,2 miliar. Total sudah ada 15 tersangka yang ditetapkan oleh Kejati DKI Jakarta dalam kasus tersebut. (sur)