Komunikasi Politik Ahok Dianggap Buat Konflik Sampah Memanas

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Perkotaan Nirwono Joga berpendapat konflik sampah antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Pemerintah Kota Bekasi dapat diselesaikan di meja makan. Persoalan pembuangan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang disebut terus memanas karena komunikasi politik Ahok kurang bijak.

Nirwono mengatakan, pertemuan di meja makan dengan Ahok dapat dilakukan setelah didapati kesepakatan klausul apa saja yang akan diperbaiki dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Lahan TPST Bantargebang.

"Setelah itu lapor ke Ahok. Tapi bukan pertemuan formal karena bukan tipikal Ahok. Undang untuk sarapan atau makan malam bersama di daerah tengah, tidak perlu di Bekasi. Dalam suasana yang cair," ujar Nirwono saat dihubungi CNN Indonesia hari ini, Kamis (5/11).

Nirwono menyebut, Ahok semestinya tidak perlu berkomentar soal rencana melaporkan ke polisi terkait kejadian pengadangan truk sampah yang terjadi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Ini tidak kondusif. Kalau bisa ngerem, Ahok dapat menghubungi wali kota dan berbicara baik-baik," ujar Nirwono.

Pilihan Redaksi TPST Bantargebang dari Waktu ke Waktu Polda Indikasikan Elite Penyebab Masalah TPST Bantargebang DPRD Bekasi Sebut 9 Pelanggaran DKI Soal Sampah Bantargebang Dinas Kebersihan DKI Akan Bersihkan Jalan Alternatif Cibubur

Dia menilai, keruhnya kondisi TPST Bantargebang dikarenakan saling tuding terus terjadi antara Ahok, Pemerintah Kota Bekasi, termasuk operator PT Godang Tua Jaya. Dia mengakui permasalahan ini bukan hal baru. Ini juga sempat terjadi di era kepemimpinan Letnan Jenderal (Purn) Sutiyoso.

Namun Nirwono berpendapat kondisi tak 'sepanas' sekarang karena Bang Yos menempatkan diri sebagai orang yang meminta bantuan kepada tetangga. Dia mencontohkan saat Bang Yos turun langsung ke Bantargebang dan berkomunikasi bersama pihak terkait.

Selain itu, dia berpendapat ini diperkeruh karena Ahok seperti bergerak sendiri tanpa dukungan DPRD DKI Jakarta. "Dulu saat Bang Yos, para pejabat SKPD dan Pemprov DKI Jakarta mengikuti komandan. Beliau juga memiliki hubungan baik dengan DPRD. Ini modal utama," ucap Nirwono.

Nirwono menyebut, saat ini dibutuhkan seseorang yang dapat memberi tahu Ahok agar dapat membatasi diri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat disebut tak memiliki posisi untuk berperan sebagai penengah.

"Pak Wagub juga seperti sudah ditinggalkan. Sekarang yang susah mencari orang untuk memberi tahu ke ahok untuk tidak semuanya diberitahu ke media, dan diam-diam saja makan pagi untuk menyelesaikan ini," katanya.

Dimulai dari Rumah

Nirwono Joga juga berpendapat, permasalahan sampah di Jakarta harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Berdasarkan informasi Dinas Kebersihan, 60 persen sampah di Jakarta setiap hari merupakan sampah permukiman.

Sejumlah 20 persen berasal dari perkantoran, 10 persen sampah industri, dan 10 persen sampah fasilitas publik. Nirwono mengaitkan hal ini dengan rencana anggaran Rp7,643 triliun nutuk penanganan dan pengelolaan sampah DKI.

"Kalau fokus diselesaikan di RT/RW ini akan tuntas. Satu wilayah dikasih Rp1 triliun, itu luar biasa. Jadi ada perangsang yang menggiurkan," ujar.

Nirwono menggarisbawahi rencana pembangunan Intermediate Threatment Facilities (ITF) di tiga wilayah, yakni Utara, Selatan dan Timur dengan luas masing-masing 10 hektare dan membutuhkan biaya Rp52 miliar.

Menurut Nirwono, anggaran tersebut dapat menjadi tantangan di tingkat kelurahan dan kecamatan unruk membuat sistem bebas sampah di kawasannya, melalui kompetisi yang sehat dan kreatif.

"Lurah dan camat bisa dipromosikan kalau daerahnya bebas sampah. Ini bisa dikembangkan ke tingkat masyarakat," katanya. (rdk)