Gubernur Ahok Berencana Temui Wali Kota Bekasi Bahas Sampah

Eky Wahyudi | CNN Indonesia
Senin, 09 Nov 2015 10:12 WIB
Gubernur Ahok mengatakan pemerintah DKI Jakarta akan membangun pengolahan sampah di pasar-pasar yang ada di ibu kota. Bisa dinyatakan langkah penghematan.
Pemulung mencari plastik dan botol bekas air mineral diantara tumpukan sampah yang terbawa arus air di Pintu Air Manggarai, Jakarta, Senin (22/10). (Detikfoto/Jhoni Hutapea)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan dirinya akan menemui Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendy untuk membahas masalah sampah. Ahok -begitu sang gubernur akrab disapa- mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengolah sampah sendiri sebagai solusi jangka panjang.

"Saya mungkin Rabu atau Kamis ketemu wali kota Bekasi. Saya sudah menghubungi wali kota," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Ahok mengatakan pihaknya akan membangun pengolahan sampah di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Dia pun saat ini tengah mencari lokasi pasar yang bisa dipergunakan untuk dibuat tempat pengolahan sampah.

"Saya udah minta PD Pasar Jaya untuk bangun pengolahan sampah sendiri di pasar. Saat ini, sedang kami cari lokasi yang bisa dibangun," katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain di Pasar, Ahok juga sudah menugaskan Dinas Kebersihan dan PT Jakarta Propertindo untuk membangun pengolahan sampah. Dia beralasan pengolahan sampah di Jakarta akan lebih hemat ketimbang harus mengirim ke wilayah lain seperti TPST Bantargebang.

"Bagi kami, kalau sampah bisa diolah habis di Jakarta akan menghemat uang lebih banyak," kata Ahok.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berseteru dengan anggota DPRD Bekasi terkait pembuangan sampah ke TPST Bantargebang. Anggota DPRD Bekasi menuding Pemprov melanggar kesepakatan terkait jumlah dan waktu pengiriman sampah.

Sementara itu, Ahok menuding anggota DPRD Bekasi mendapatkan uang tipping fee dari PT Godang Tua Jaya selaku perusahaan pengelola sampah di TPST Bantargebang. Menurut Ahok, anggota DPRD Bekasi melakukan protes karena tidak ingin kontrak PT Godang Tua Jaya diputus oleh Pemprov DKI Jakarta karena dianggap wanprestasi.

Ahok juga mengatakan tipping fee yang diberikan tidak masuk ke APBD Bekasi. Padahal, dalam kesepakatan diketahui 20 persen tipping fee harus diberikan kepada Pemkot Bekasi untuk memberdayakan masyarakat sekitar TPST Bantargebang. (sip)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER